Apalagi saat ini beriringan dengan proses Pilkada sehingga ASN maupun penyelenggara pemerintahan harus benar-benar bersikap netral.
Netralitas tersebut tidak hanya dibuktikan dengan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti kampanye, dukung mendukung melainkan jaminan supaya program dan aset milik Pemkot tidak digunakan untuk kepentingan peserta Pilkada.
Di samping netralitas dalam Pilkada, unsur pimpinan Komisi A lainnya yakni Indaruwanto Eko Cahyono, menekankan komitmen penegakan atas setiap pelanggaran perda agar jangan sampai muncul kesan pembiaran.
Terlebih dukungan Dewan terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Jogja tidak pernah berhenti. Indaruwanto menambahkan selain aspek penegakan perda, upaya pencegahan juga perlu digalakkan.
BACA JUGA : Calon Walikota Yogyakarta Nomor Urut 2 Komitmen Bangun Ekonomi Ciptakan Kualitas SDM Unggul
BACA JUGA : UKDW Yogyakarta Gelar Dies Natalis ke-62, Wagub DIY Tekankan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sangatlah Penting
Apalagi saat ini banyak kampung yang telah mendeklarasikan sebagai kampung pancatertib. Keberadaan kampung ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran, antara lain tertib lingkungan. Kota Jogja sendiri saat ini masih saja dihadapi dengan persoalan pelik mengenai sampah.
Dengan begitu kampung pancatertib itu bisa dilibatkan dalam sosialisasi di wilayahnya dalam perihal pemilahan sampah di lingkup keluarga.
Begitu pula dalam unsur ketertiban lain seperti tertib usaha, tertib daerah milik jalan, tertib sosial dan tertib bangunan.
Jika seluruh unsur ketertiban itu bisa ditaati serta dikawal oleh kampung pancatertib, maka tidak hanya keamanan dan kenyamanan yang mampu tercipta melainkan juga peningkatan ekonomi.