diswajogja.com - Untuk membangun komitmen dan kolaborasi bersama dalam perlindungan anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya menggelar bimtek perlindungan khusus anak.
Gelaran bimtek ini digelar di Hotel Pandanaran yang diikuti oleh seluruh karyawan di lingkungan Pemkot, baik secara luring maupun daring.
Retnaningtyas, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya, mengatakan bahwa bimtek ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemkot Yogya dalam menekan kasus kekerasan anak yang terjadi.
Ia membeberkan, berdasarkan data profil anak yang ada pada tahun 2023, penduduk Kota Yogyakarta tahun 2023 sebanyak 414.705.
BACA JUGA : Berbagai Tenant dan Agenda di Pasar Sehat Sagan, Salah Satu Pasar Jogja Sedang Naik Daun
BACA JUGA : Jadwal dan Rute yang Dilewati Trans Jogja dari Bantul ke Malioboro, Cek Lengkapnya Disini
Sementara untuk jumlah anak-anak di Yogyakarta sebanyak 25,91% atau 107.461 jiwa. Sedangkan untuk kelompok remaja usia 12-16 tahun sebanyak 41,79%.
"Anak yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2023 sebanyak 335, yang meliputi anak terlantar, anak dengan disabilitas dan anak jalanan," jelas Retnaningtyas.
Sementara pada tahun 2024 hingga bulan September, jumlah korban kekerasan anak yang terjadi pada di Yogyalarta yang dilaporkan sebanyak 75 kasus.
Angka ini cukup tinggi, mengingat masih ada korban di luar sana yang belum melaporkan kejadian kekerasan pada dirinya.
BACA JUGA : Sajikan Cita Rasa Lezat Khas Daerah, Intip Daftar Warung Makan di Jogja Berikut
BACA JUGA : Pemicu Klitih Di Yogyakarta, Ribuan Botol Oplosan Di musnahkan
"Jumlah ini memang turun jika dibandingkan jumlah kekerasan anak di tahun 2023 yakni 85 kasus. Korban kekerasan ini kebanyakan adalah anak perempuan," ujarnya.
Dari data tersebut, pihaknya meminta seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkot Yogya untuk terus berkomitmen dalam memenuhi hak anak sehingga dapat menekan kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Yogya.
"Ini dapat menjadi gambaran perlu adanya sinergi dan berkolaborasi antar instansi agar dapat menekan kasus tersebut," terang Retnaningtyas.