Usai Demo Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD DIY Angkat Suara Soal Pilkada Langsung
Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar (kiri) angkat suara usai demo mahasiswa menolak wacana pilkada lewat DPRD, Rabu (14/1/2026), Dia menyatakan secara pribadi mendukung pilkada langsung demi menjaga pelembagaan demokrasi, menyusul aksi BEM Nusantara DIY--dok. IST
YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Umaruddin Masdar, angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Umaruddin menyatakan secara pribadi mendukung mekanisme pilkada langsung sebagai bagian dari upaya menjaga pelembagaan demokrasi di Indonesia.
Dia mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib dan aman, serta menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak seluruh warga negara.
“Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah melaksanakan aksi dengan tertib dan aman. Itu hak semua warga, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi,” usar Umaruddin usai menemui massa aksi di halaman Gedung DPRD DIY, Rabu (14/1/2026) sore.
BACA JUGA : Mahasiswa Yogyakarta Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Perkuat Money Politik
BACA JUGA : Aksi Teatrikal Seniman Yogyakarta Tolak Pilkada Lewat DPRD di Depan Gedung Agung
Dia menjelaskan, sejumlah tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, DPRD DIY akan memastikan aspirasi tersebut diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berwenang.
Dari tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Umaruddin menyebut isu penolakan pilkada lewat DPRD menjadi poin yang paling alot diperdebatkan. Saat diminta menyampaikan pandangan pribadi, dia secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pilkada langsung.
“Kalau saya pribadi sangat setuju dengan isu itu. Pilkada langsung adalah bagian dari proses panjang yang telah kita lalui untuk melembagakan demokrasi. Proses ini sudah mulai matang, stabil, dan itu sesuatu yang baik yang harus kita pertahankan,” katanya.
Meski demikian, Umaruddin menegaskan posisinya sebagai anggota fraksi tetap terikat dengan aturan dan kebijakan partai. Dia memisahkan sikap pribadi dengan sikap kelembagaan yang harus dijalankan sebagai pimpinan DPRD.
BACA JUGA : Soal Wacana Pilkada Melalui DPRD, Ini Respons Sri Sultan HB X
BACA JUGA : Wacana Pilkada Melalui DPRD Ditolak, Eko Suwanto: Ini Kemunduran Demokrasi
“Sebagai pribadi saya sepakat dengan mahasiswa. Tapi sebagai anggota fraksi, tentu ada aturan partai yang harus saya ikuti dan jaga,” ucapnya.
Menurut Umaruddin, persoalan pilkada tidak semata-mata soal besarnya ongkos politik. Dia menilai secara filosofis, demokrasi membutuhkan pelembagaan yang kuat dan stabil, sehingga tidak boleh mengalami kemunduran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: