Rp 1,2 Triliun Sehari Bisa Selamatkan Korban Banjir Sumatera, JCW Desak Presiden Alihkan Anggaran MBG
Warga terdampak banjir dan longsor menunggu distribusi bantuan darurat.--Foto: IST - Warga
YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengalihan sementara anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, termasuk Aceh.
Menurutnya, anggaran MBG per hari mencapai Rp 1,2 triliun.
Dengan jumlah itu, pengalihan sementara selama beberapa hari saja diprediksi cukup untuk menanggulangi kebutuhan mendesak korban bencana, tanpa membuat anak-anak penerima MBG mengalami kelaparan.
"Kalau anggaran MBG dialihkan sementara waktu misalnya selama sepekan saja untuk membantu korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, kan tidak ada anak-anak yang kelaparan karena tidak mendapatkan MBG selama sepekan,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengalihan sementara ini juga diperkirakan akan mendapat dukungan dari para orang tua.
Mereka diyakini akan memahami urgensi penyelamatan nyawa warga terdampak bencana di Sumatera dan Aceh.
BACA JUGA : Korupsi Memuncak di Yogya, Data 5 Tahun JCW Bongkar Luka Pendanaan Publik
BACA JUGA : JCW Desak Kejati Bongkar Aliran Dana Kasus Korupsi Internet Sleman, Curiga Ada Hantu Anggaran
"Toh orang tua juga akan setuju jika anggaran MBG untuk sementara waktu dialihkan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh,” ucapnya.
Urgensi pengalihan ini semakin nyata setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengingatkan bahwa sebagian korban meninggal bukan semata karena banjir atau longsor, melainkan akibat kelaparan dan kekurangan gizi.
Ia menegaskan bahwa pengalihan anggaran MBG untuk sementara waktu merupakan langkah strategis yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa.
“Pengalihan sementara anggaran MBG untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak demi kelangsungan hidup bagi korban bencana,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran dalam kondisi darurat.
Ia menyarankan agar pengalihan dilakukan sementara, misalnya satu minggu, agar distribusi bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: