Belajar dari Dapur Umum Merapi, Sri Sultan Minta Penanganan MBG di Sekolah Lebih Serius

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pengolahan makanan sekolah, menyusul kembali terjadinya kasus keracunan makanan di Sleman baru-baru ini.

“Yang terakhir kemarin keracunan lagi di Sleman. Hal-hal seperti ini jangan terulang,” ujar Sri Sultan disela menghadiri kegiatan pasar murah dan penyerahan bantuan alat pertanian di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Jumat (26/9/2025). 

Sri Sultan menyoroti kembali lemahnya pengawasan terhadap penyajian makanan, terutama bagi pelajar, di mana dia membagikan pengalamannya saat mengelola dapur umum saat bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2006 dan 2010. 

Sri Sultan menyebut bahwa dalam kondisi darurat pun, pemilihan waktu memasak dan sistem penyajian makanan sangat menentukan keamanan konsumsi.

BACA JUGA : Sri Sultan Soroti Kasus Keracunan MBG di DIY, Minta Pengawasan Dapur Ditingkatkan

BACA JUGA : Tiga Kali Kasus Keracunan MBG di Sleman, Bupati: SOP Harus Tegas dan Transparan

“Tahun 2006, kami yang menentukan menu, makanan banyak dibuang. Tapi tahun 2010, pengungsi yang menentukan menu sendiri lewat musyawarah. Tidak ada yang dibuang,” katanya. 

Sri Sultan menegaskan bahwa pola ini berhasil mengurangi makanan sisa dan memastikan penerima makanan merasa puas dan aman dari risiko keracunan.

Namun, sistem ini juga punya tantangan tersendiri. Karena perkembangan teknologi komunikasi, informasi soal menu bisa tersebar cepat dan membuat para pengungsi berpindah lokasi hanya karena tergiur makanan yang lebih enak.

“Dulu cuma 16 titik pengungsian, bisa melebar jadi 24 titik karena itu. Akibatnya logistik jadi kacau. Ini pengalaman yang perlu jadi pelajaran,” jelasnya. 

BACA JUGA : Aksi Sapi Bergambar Wajah Presiden Prabowo, BEM KM UGM Kritik Program MBG dan Tuduh Langgar Konstitusi

BACA JUGA : Heboh Surat Larangan Bongkar Dugaan Keracunan MBG di Sleman, Bupati Angkat Bicara

Sri Sultan meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di DIY mengevaluasi kembali siapa yang memasak makanan di sekolah, apakah diserahkan ke katering, sekolah, atau pihak ketiga di mana semua harus dicek kapasitas dan kualitasnya.

“Kalau katering cuma bisa 50 porsi, jangan dipaksa bikin 100. Kalau dipaksa, mereka masak mulai tengah malam, makanan jadi basi, lalu keracunan,” tegasnya.

Sumber: