Pemkot Yogyakarta Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 Kepada BPK

Pemkot Yogyakarta menyerahkan LKPD unaudited tahun anggaran 2024 kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan DIY-warta.jogjakota.go.id-
Pemkot Yogyakarta telah mengikuti entry meeting pemeriksaan interim atau pendahuluan atas LKPD tahun 2024 yang dilakukan BPK Perwakilan DIY pada awal Februari 2025.
Sampai tahun 2024, LKPD Pemkot Yogyakarta telah meraih predikat opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut.
BACA JUGA : Efisiensi Anggaran, Pemkot Yogyakarta Pastikan Tak Ganggu Anggaran Program Wajib dan Penting
Hal itu menunjukkan kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi Pemkot Yogyakarta dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD.
“Insya Allah tidak ada permasalahan yang berarti sehingga ke depan Pemkot Yogyakarta khususnya bisa melakukan kinerja yang lebih baik di bawah wali kota dan wakil wali kota definitif,” tambah Sugeng.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik mengatakan sesuai aturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, LKPD yang telah direview Inspektorat disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah DIY yang menyampaikan LKPD sebelum jangka waktu itu.
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Dorong Legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Yogyakarta
BACA JUGA : Bentuk Dukungan, Pemkot Yogyakarta Beri Perlindungan Sosial untuk Para Satgas SIGRAK
“Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dengan tujuan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK (laporan keuangan),” terang Agustin.
Selain memuat opini, dia menambahkan pemeriksaan atas LKPD juga akan menghasilkan temuan yang signifikan dan material.
Terhadap temuan itu BPK juga akan memberikan rekomendasi yang merupakan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan sistem atau proses dalam organisasi atas permasalahan-permasalahan yang timbul.
Adapun laporan hasil pemeriksaan LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima LKPD.
BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Siap Lakukan Pemeriksaan LKPD 2025, Sudah Lakukan Entry Meeting
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: warta.jogjakota.go.id