Guru Besar UMY Minta Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Pada Penurunan Pelayanan Publik Dasar

Menurutnya, selama ini riset yang dilakukan perguruan tinggi menyumbang berbagai manfaat untuk masyarakat. Prof. Dyah juga menyoroti dampak efisiensi anggaran pada pelayanan dasar di sektor kesehatan.

Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor ini akan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit dan masalah stunting.

BACA JUGA : Bagian dari Efisiensi Anggaran, Pemda DIY Lakukan Kajian Terkait Rencana Penerapan Work From Home

BACA JUGA : Rencana Efisiensi Anggaran, Gubernur DIY Dorong Semua Pihak untuk Lakukan Konsolidasi

“Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan, ini akan menjadi masalah serius,” katanya.

Sementara Prof. Dyah mengaku program pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan anggaran cukup besar. Dia menilai agar program tersebut dapat berjalan, dia menilai pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Menurutnya, upaya untuk menutup pembiayaan program MBG dengan pemangkasan anggaran di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan langkah yang kurang bijak.

Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi MBG. Menurutnya, implementasi program tersebut perlu diperbaiki, dengan melakukan need assesssment terlebih dahulu untuk menentukan daerah yang lebih dibutuhkan.

BACA JUGA : Wacana Efisiensi Anggaran di Tahun 2025, Begini Respon Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

BACA JUGA : Sri Sultan HB X Temui Para Kepala Daerah Terpilih, Bahas Masalah Sampah Hingga Efisiensi Anggaran

“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang,” paparnya.

Prof. Dyah menyarankan agar program MBG tetap dapat berlangsung, pemerintah dapat mencari solusi alternatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap.

Misalnya, dengan memprioritaskan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terlebih dahulu dalam melaksanakannya.

Dia juga menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Dia pun meminta agar efisiensi enggaran tidak mempengaruhi layanan publik.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.

Sumber: harianjogja.com