Dampak Efisiensi Anggaran, Pemkab Bantul Belum Bisa Pastikan Jumlah LPJU Yang Bisa Terpasang di 2025

Di sisi lain, Singgih mengakui saat ini ada ribuan LPJU yang ada, usianya sudah lebih dari lima tahun.

Karena itu, pihaknya membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan dan memastikan LPJU yang dapat tetap dapat digunakan.

“Jadi saat ini kami masih menunggu kelanjutan terkait realisasi. Kami akan mulai jalankan kalau sudah ada PMK [Peraturan Menteri Keuangan] terkait dengan alokasi dana transfer daerah. Nanti apakah dilanjutkan atau justru dikurangi, kami masih menunggu,” jelasnya.

BACA JUGA : Inpres Pengetatan Anggaran Terbit, Danais Terdampak Pemotongan Sebesar Rp200 Miliar

BACA JUGA : Pemkab Bantul Berharap Anggaran Rp17 Miliar untuk Pelebaran Jalan Bantul Tidak Dipangkas

Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Agus Sutomo sampai saat ini Kabupaten Bantul kekurangan 17.000 unit LPJU di jalan kabupaten dan jalan desa.

Sehingga, ia menilai pemasangan 944 unit LPJU pada 2025 menjadi hal yang urgent untuk direalisasikan.

Sebab, kata Agus, titik untuk pemasangan difokuskan kepada jalan rawan kecelakaan. “Harapannya bisa mengurangi angka kecelakaan dan keamanan pengguna jalan,” jelasnya.

Sekda Bantul Agus Budiraharja mengakui telah mengeluarkan SE terkait tindak lanjut Surat Edaran Bersama (SEB) nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2-24, tertanggal 11 Desember 2024.

BACA JUGA : Belum Rata Beberapa Wilayah, Pemkab Bantul Siapkan Anggaran Rp 61 Miliar Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

BACA JUGA : Kena Imbas Pembatalan Reservasi MICE, PHRI DIY Minta Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga

Di mana SE yang ditandatanganinya telah meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul menunda paket pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak pengadaan.

“Nah, inpres kan sudah keluar, sekarang kami tinggal PMK. Setelah itu baru kami tahu dapatnya berapa? Dan harus seperti apa? Ya, kita tunggu saja,” jelasnya.

Sumber: harianjogja.com