Ratusan Massa Demo di Jalan Malioboro, Menyerukan Penolakan PPN 12 Persen

“Kajian ekonominya menyusul, yang penting berpihak dulu. Karena sekarang penentunya ada di Presiden Indonesia. Beliau akan mendukung siapa, ditentukan oleh ketegasannya sebelum Januari 2025,” paparnya.

Desakan penurunan pajak PPN yang diajukan oleh Aliansi Jogja Memanggil, juga dibarengi dengan tawaran untuk memajaki orang-orang kaya, sebagai bentuk pemasukan lain di tengah ruang fisikal yang menyempit serta kelesuan ekonomi yang sedang dialami oleh rakyat menengah ke bawah Indonesia.

BACA JUGA : Buruh DIY Tolak Kenaikan PPN 12% Per 1 Januari 2025 Mendatang, Ini Alasannya

BACA JUGA : Begini Menurut Pengamat Ekonomi UMY Tentang Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Bagi UMKM

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat menurun sejak bulan Mei sampai September 2024. Di sisi lain, sedang terjadi gelombang PHK besar-besaran di sektor industri formal yang berdampak pada meningkatnya jumlah rakyat Indonesia yang menganggur.

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, terdapat 80.000 pekerja formal yang di-PHK sepanjang 2024, meningkat hampir 16.000 dibanding 64.855 orang ter-PHK pada tahun 2023, dan hampir 60.000 lebih banyak dari tahun 2022 dengan jumlah PHK 25.114 orang.

Jumlah PHK ini diperkirakan akan terus bertambah, menyusul dengan adanya potensi 60 perusahaan yang terancam melakukan PHK massal. Dua kondisi ini berpotensi akan bertahan lama, bahkan memburuk jika pemerintah memaksakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

“Kenyataan ini seharusnya menjadi tandasan bagi pemerintah untuk menurunkan PPN bukan sebaliknya. Lebih baik fokus memulihkan ekonomi masyarakat menengah-bawah dengan menurunkan PPN dan membuka banyak lapangan pekerjaan yang layak. Kalau tidak bisa membantu, jangan menambah sulit. fni kan menyulitkan, malah menindas,” tegasnya.

Sumber: harianjogja.com