Pemkab Sleman Alokasikan Anggaran Sekitar Rp130 Miliar untuk Penanganan Masalah Stunting Pada 2025

Disinggung mengenai alokasi anggaran penanggulangan stunting, ia mengakui di tahun ini disediakan sebesar Rp112 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dan berada di lintas OPD di lingkup Pemkab Sleman.

“Memang penanganannya lintas sektor dengan melibatkan semua OPD. Misalnya, DPUPKP Sleman juga ada alokasi, untuk menangani masalah penyediaan air bersih dan sanitasi,” katanya.

BACA JUGA : Percepat Penurunan Stunting, Wakil Gubernur DIY Ajak Jajarannya Gunakan Bahasa Membumi

BACA JUGA : DIY Upayakan Prevalensi Stunting 14 Persen Pada Akhir Tahun 2024

Adapun untuk 2025, Wildan mengatakan, Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran sekitar Rp130an miliar guna menangani masalah stunting.

“Pemkab tetap fokus menurunkan stunting. Untuk targetnya, bisa turun seperti tahun ini sudah bagus karena angka yang semakin kecil, maka penanganan juga semakin sulit. Wong di Amerika Serikat yang merupakan negara maju, juga masih ada stunting di kisaran 3%,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, untuk pelaksanaan makan siang gartis, hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program tersebut.

“Kita masih menunggu juknis pelaksanaannya karena hingga sekarang belum ada,” katanya.

BACA JUGA : BKKBN DIY Ajak Pemangku Kepentingan Berperan Aktif Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

BACA JUGA : Penyebab Utama Stunting Di Sleman Bukan Kemiskinan, Tapi Karena Pola Asuh Yang Salah

Menurut Susmiarto, sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Sleman wajib mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar di 2024.

Pagu ini coba dipenuhi, namun hingga Rancangan APBD 2025 disepakati bersama dengan DPRD, anggaran yang dikumpulkan baru sebesar Rp105,4 miliar.

“Masih kurang sekitar Rp9-10 miliar, karena yang dialokasikan saat ini baru mencukupi pembiayaan untuk penyelenggaraan makan siang gratis selama sebelas bulan. Kekurangannya akan dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025,” katanya.

Sumber: harianjogja.com