Rencana Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen di Jogja Tuai Pro Kontra dari Pakar UGM dan Koordinator MPBI DIY

JOGJA, diswayjogja.id - Kenaikan upah minimum sebesar 6,5% menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. 

Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pentingnya perubahan paradigma dari buruh murah ke paradigma produktivitas kerja.

Di kalangan pengusaha, tak sedikit yang meminta keputusan ini untuk ditinjau ulang. 

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna justru melihat potensi perusahaan mampu adaptif terhadap kebijakan ini.

"Jadi saya mungkin di konteks di awal mungkin akan terjadi sedikit guncangan. Tapi saya kira, saya yakin bahwa perusahaan itu akan adaptif ya terhadap mungkin kemampuan-kemampuan untuk kemudian bisa bertahan," kata Hempri dihubungi pada Sabtu (7/12/2024).

BACA JUGA : HIPMI-KONI Sleman Bekerjasama untuk Memajukan Olahraga di Sleman

BACA JUGA : Mirip Boneka, Mayat Bayi Usia 7 Hari Ditemukan di Sungai Gajahwong Bantul

Era Produktivitas Kerja

Alih-alih terus terpaku pada buruh murah, Hempri menjabarkan soal era produktivitas kerja dengan buruh yang lebih produktif dan efisien.

Misalnya, memperkerjakan seorang buruh dengan upah tinggi Rp3 juta akan lebih efisien ketimbang memperkerjakan dua buruh dengan upah Rp2juta. 

Artinya upah buruh rendah tak selalu berkorelasi dengan pembiayaan yang lebih murah dan efisien. 

"Ini yang saya kira harus didorong bahwa Indonesia itu keunggulannya bukan sekedar rupah buruh murah. Tapi kemudian juga adalah produktivitas kerja itu yang saya kira mungkin harus didorong," ujarnya. 

"Perusahaan-perusahaan harus juga berpikir bahwa sekarang yang mungkin harus dijadikan sebagai acuan adalah produktivitas kerja bukan sekedar upah buruh murah," tandas Hempri.

Untuk meningkatkan produktivitas kerja, investasi-investasi pada peningkatan kapasitas tenaga kerja imbuh Hempri menjadi penting. 

Sumber: harianjogja.com