Makin Merajalela, Komunitas Masyarakat Peduli Satwa di Jogja Lakukan Aksi Penolakan Perdagangan Daging Anjing

Yogyakarta juga menjadi kawasan dengan konsumsi daging anjing tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah Solo dan DKI Jakarta.

“Jogja sebagai kawasan dengan konsumen anjing tertinggi nomor 3 se-Jawa setelah Solo dan DKI Jakarta,” tambah Elsa.

Mereka mendesak agar Pemda DIY segera mengesahkan Perda larangan perdagangan daging anjing, mengingat perdagangan ini tidak hanya kejam, tetapi juga berisiko pada kesehatan masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pemda DIY menyatakan dukungannya dan berencana mengusulkan regulasi ini ke DPRD DIY.

BACA JUGA : Kesbangpol DIY Gelar Sinau Pancasila untuk Perkuat Penanaman Nilai-nilai Pancasila Pada Masyarakat

BACA JUGA : 10 Desa di 8 Kecamatan Dapat Rapor Merah Realisasi PBB-P2 Paling Rendah se Kabupaten Brebes

“Kita sounding ke dewan harapannya menjadi Raperda inisiatif DPRD DIY. Harapannya 2026 bisa menyusun naskah akademiknya karena anggaran 2025 kan sudah diketok ya,” ujar Yulia Hermawati dari Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY.

Perdagangan Anjing Ancam Kesehatan Masyarakat

Elsa perwakilan DMFI, menegaskan bahwa perdagangan daging anjing tidak hanya membahayakan kesejahteraan hewan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. 

“Perdagangan anjing, terutama dari luar daerah, berisiko membawa rabies ke Jogja yang selama ini dikenal bebas rabies. Ini menjadi ancaman besar bagi hewan lain dan juga manusia,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, DMFI dan AFJ menyerahkan sebuah policy brief kepada pemerintah DIY sebagai dasar untuk penyusunan Perda yang melarang perdagangan daging anjing. 

Mereka juga menekankan pentingnya Perda tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur DIY yang diterbitkan tahun lalu, yang sejauh ini belum memiliki kekuatan hukum untuk menindak perdagangan ilegal.

BACA JUGA : Penyedia Jasa Boga Wajib Bersertifikat Laik Higiene Sanitasi, Dinkes Brebes Gencarkan Edukasi

BACA JUGA : Sejumlah Ormas dan Mahasiswa Kembali Suarakan Penolakan Terkait Peredaran Miras di Wilayah DIY

Yulia Hernawati dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung pelarangan perdagangan daging anjing.

"Penyusunan Perda sedang dalam tahap pembahasan awal. Memang, prosesnya tidak singkat karena melibatkan banyak tahapan, seperti penyusunan Naskah Akademik. Namun, kami berkomitmen untuk mempercepat ini bersama-sama,” jelas Yulia.

Sumber: harianjogja.com