Begini Srategi Harda-Danang Mengendalikan Peredaran Miras dan Meningkatkan PAD di Sleman

Pada pengunjung waktu, microphone podium Danang tidak bersuara. Ia sempat mengira waktu berbicara telah habis.

“Waduh microphone mati. Saya kira waktu sudah habis,” ucap Danang sembari memperlihatkan raut wajah kecewa.

BACA JUGA : Uji Coba Makan Bergizi Gratis di DIY Libatkan Ribuan Siswa di Kabupaten Sleman dan Bantul

BACA JUGA : Keraton Yogyakarta Buka Peluang Menjadi Prajurit Kerajaan, Simak Syarat dan Ketentuannya Disini

PAD Pariwisata

Dalam debat terakhir Pilkada Sleman 2024 kemarin, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa ditanyai juga soal strategi mencapai target tinggi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata tanpa menambah izin pembukaan lahan baru.

Sebagaimana diketahui, PAD Kabupaten Sleman dari sektor pariwisata mencapai Rp 283,53 miliar per tahun, ditopang oleh 142 hotel berbintang, 86 desa wisata, serta 54 objek wisata.

Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar PAD sektor pariwisata bersumber dari pajak hotel, yang mencapai 44,92 persen atau Rp 125,23 miliar.

Besarnya PAD di sektor itu harus dibayar mahal karena banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi destinasi wisata maupun hotel-hotel berbintang.

Menjawab pertanyaan itu, Harda-Danang menyiapkan strategi peningkatan serta optimalisasi promosi pariwisata dengan konsep menarik.

“Tujuannya supaya lebih banyak wisatawan datang ke Kabupaten Sleman. Kami akan libatkan akademisi dan kalangan mudah untuk mengupas terkait pariwisata di Kabupaten Sleman,” ungkap Danang.

BACA JUGA : Anggota DPD RI, RA Yashinta Sekarwangi Mega Mengaku Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Bantul

BACA JUGA : KPU Kota Jogja Minta Maaf dan Bakal Ganti Maskot Pilkada 2024 Setelah Dikritik Karena Bias Gender

Strategi lain, disebutkan Danang, Pemerintah Kabupaten Sleman akan membuka usaha baru di 181 hekatare bekas lahan yang kini mangkrak.

Harda Kiswaya menimpali, kualitas sumber daya manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman akan ditingkatkan untuk mencegah kecurangan para wajib pajak.

Sumber: harianjogja.com