Soroti Mitigasi Bencana dan Kemiskinan, DRPD Daerah Istimewa Yogyakarta Gelar Pertemuan RAPBD 2025

diswayjogja.com - Badan Anggaran mengadakan rapat kerja dengan agenda membahas penjelasan lebih lanjut atas jawaban Gubernur mengenai pemandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan RAPBD TA 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lt. 1 DPRD DIY pada Senin (04/11/2024).

Dalam rapat tersebut Ketua Komisi A Eko Suwanto, S.T., menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi megathrust, khususnya dari Sesar Opak. 

Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun rencana edukasi untuk masyarakat di daerah-daerah yang dilalui sesar tersebut, serta memastikan kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi potensi gempa berkekuatan hingga 9,2 SR.

BACA JUGA : Museum Ullen Sentalu Jogja, Penuh Sejarah Panjang Peradaban Mataram, Cek Disini

BACA JUGA : Bosan di Kampus Terus, Berikut 5 Spot Foto untuk Wisuda Terbaik yang Ada di Jogja

“Bagaimana rancang bangun dari Pemda untuk, pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di atas Sesar Opak dan berpotensi megathrust, terutama di kawasan selatan sepanjang pantai dari batas Purworejo sampai batas Wonogiri? Kedua, bagaimana kesiapan sarana dan prasarana mengingat sampai saat ini belum ditemukan early warning system-nya, yang ada hanya alat untuk mendeteksinya. Sarana prasarana yang kami lihat di kawasan selatan ini sangat terbatas. Lalu untuk yang megathrust ini sesuatu yang menurut saya serius dan perlu disikapi juga serius oleh Pemerintah Daerah. Terakhir, apakah infrastruktur yang dibangun oleh Pemda, apakah mempertimbangkan prespektif mitigasi bencana atau belum?” ujar Eko.

Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso, S.E.,M.A.cc., menjelaskan bahwa BPBD telah melakukan langkah preventif dengan memetakan daerah-daerah berpotensi terdampak Sesar Opak. 

Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan gempa juga direncanakan.

“Kita berharap gempa megathrust tidak terjadi, namun langkah preventif harus tetap dilakukan. BPBD telah membuat peta daerah sesar yang digunakan sebagai dasar pembangunan, misalnya rumah sakit. Peta bahaya, peta potensi dan peta pembangunan-pembangunan ini ditumpuk untuk menyesuaikan perizinan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Terkait dengan rancang bangun, tentunya sudah ada standar terkait dengan struktur dan kekuatan bangunan,” terang Wiyos.

BACA JUGA : 5 Tempat Belanja Baju Murah di Jogja, Jadi Andalannya Mahasiswa

BACA JUGA : Jalur dan Rute Trans Jogja ke Kampus, Sekolah, dan Destinasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya, Cek Lengkapnya

Perwakilan dari Fraksi PKS

Perwakilan fraksi PKS turut menanggapi tanggapan Gubernur tentang penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk pengentasan kemiskinan. 

Dia meminta penjelasan lebih lanjut tentang fokus alokasi dana ini, mengingat Danais memiliki peran besar dalam mencapai target RAPD 2025.

Sumber: jogja.antaranews.com