Pemdes di Brebes Kebut Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem

Pemdes di Brebes Kebut Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem

MUSYAWARAH - Pemerintah Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom menggelar musyawarah tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem. -EKO FIDIYANTO/RATEG-

BREBES, DISWAYJOGJA - Banyaknya data warga miskin yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, membuat kabupaten Brebes menyandang predikat Kabupaten Miskin Ekstrem. Hal ini pun berpengaruh kepada sejumlah desa di Kabupaten Brebes, dengan banyaknya bantuan sosial seperti bansos beras ketahanan pangan, PKH , BPNT dan lainnya. 

Kepala Desa Karang Sembung Kecamatan Songgom Eko Budi Susilo mengatakan, verifikasi dan validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 ini saat ini tengah dikebut oleh masing-masing pemerintah desa untuk perbaikan data kemiskinan.

BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Rehab 940 RTLH di Kabupaten Brebes Telan Anggaran Rp 17 Miliar

Menurutnya, verifikasi Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sebelumnya tidak sesuai kondisi lapangan sehingga kurang tepat sasaran. 

"Musyawarah desa terkait verifikasi dan validasi data P3KE ini , tujuannya untuk evaluasi dan verifikasi data warga miskin secara real sesuai fakta di lapangan, sehingga kriteria miskin ekstrem warganya benar-benar valid dan akurat," katanya, Rabu, 10 Juli 2024.

Dia pun menjelaskan bahwa awalnya data warga miskin berjumlah 189 nama dan setelah dikoreksi dan dievaluasi bersama dalam forum Musdes, berkurang cukup banyak sampai 131 nama, sehingga jumlah yang benar- benar miskin secara real dengan melihat kondisi kenyataan di lapangan hanya berjumlah 58 nama.

"Sangat mengejutkan dengan jumlah berkurangnya cukup signifikan itu," jelasnya. 

Dia berharap ke depan baik pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat bisa merevisi dan untuk verifikasi terhadap bantuan sosial supaya mengacu kepada kelayakan yang benar-benar perlu dibantu. Sehingga bantuan sosial dari pemerintah tidak menimbulkan polemik permasalahan antara penerintah desa dan warga.

BACA JUGA:Pemkab Brebes Genjot Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

"Selama ini bantuan sosial dari pemerintah menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat," ungkapnya. 

Dengan hasil musayawarah desa Verikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem , yang dihadiri tokoh masyarakat RT, RW dan kelembagaan desa serta kader PKK dan disaksikan pihak Muspika, diharapkan ke depan ada perubahan data warga miskin sesuai kenyataan. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: