Anggaran Banprov Akomodir Rehab 235 Unit RTLH di Kabupaten Tegal

SLAWI, DISWAYJOGJA - Anggaran bantuan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akhirnya disalurkan atau ditransfer ke  Rekening Kas Desa. Sesuai rencana, bantuan provinsi ini akan direalisasikan untuk peningkatkan kualitas RTLH sebanyak 235 unit rumah. Dimana masing-masing KK mendapatkan nominal sekitar Rp20 juta.

Kepala Dinas Perkim Jaenal Dasmin, melalui Plt Sekretaris Dinas merangkap  Kabid Kawasan Permukiman Jeruri  menyatakan, bantuan Pemprov Jawa Tengah ini akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  tingkat desa.

BACA JUGA:Bantuan Pemkab Tegal untuk RTLH Diproses, Uang Ditransfer ke Rekening Penerima

Ketentuan atau kriteria penerima bantuan program rehab RTLH ini sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023. Antara lain, masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten.

”Sudah berkeluarga, memiliki sebidang tanah milik pribadi, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sejumlah kriteria lainnya," ujarnya, Jumat, 28 Juni 2024.

Target program rehab RTLH tahun 2024 ini adalah 1.300 unit rumah atau masih kurang sekitar 486 unit lagi. Dengan demikian, dia berharap target tersebut dapat ditutup dari sumber bantuan anggaran lainnya. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil merehab sebanyak 9.521 unit RTLH sepanjang tahun 2016 hingga 2023.

Sementara itu, Pemkab Tegal telah mengalokasikan anggaran APBD II sebesar  Rp11,28 miliar untuk merehab 564 unit RTLH tahun 2024 ini. Jika ditambah dengan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5 miliar, total keseluruhan anggaran yang ada mencapai Rp16,28 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, sedikitnya ada 814 keluarga miskin yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program bantuan sosial ini. 

BACA JUGA:Program Baru Pemda DIY, Penanganan RTLH Terintegrasi Berikan Hunian dengan Fasilitas Lengkap

”Kami juga terus berupaya untuk bisa mendapatkan anggaran penuntasan RTLH di 12 desa tertinggal dari pemerintah pusat melalui  Kementerian PUPR,” ungkapnya. (*) 

Sumber: