Wakil Gubernur DIY; Kebijakan Pemerintah Kunci Pengendalian Inflasi

SLEMAN, DISWAYJOGJA - Falsafah ekonomi Keynesian mengajarkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Salah satunya untuk mencapai stabilitas harga. 

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa, 27 Februari 2024. 

Menurut Sri Paduka, ini sangat relevan, dimana intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci, dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sri Paduka mengatakan, penting bagi pemerintah untuk terus melaksanakan kebijakan yang konsisten dan responsif, terhadap dinamika ekonomi yang senantiasa berubah. 

BACA JUGA:Subsidi Inflasi

“Di tengah dinamika ekonomi global, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penurunan inflasi dari 6,49% pada tahun 2022, menjadi 3,17% di tahun 2023, dan pencapaian deflasi sebesar -0,02% di awal 2024, adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya kita bersama,” papar Sri Paduka.

Meski kondisi di DIY dapat dikatakan baik, tapi Sri Paduka menegaskan, jalan menuju kesejahteraan rakyat yang hakiki masih panjang dan membutuhkan kerja keras, serta sinergi dari semua pihak. 

Proses ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, produsen, dan distributor, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

BACA JUGA:Pasar Sentul Yogyakarta Diresmikan, Siap Mewadahi 700 Pedagang 

”Saat ini, isu harga dan ketersediaan beras menjadi trending topic masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang, guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras, baik di sisi hulu dan hilirnya,” imbuh Sri Paduka.

Sri Paduka menuturkan, untuk mencapai stabilitas perekonomian di DIY menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2024, beberapa visi yang perlu dilakukan. Di antaranya, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; mengendalikan inflasi kelompok Volatile Food dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; serta menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek.

BACA JUGA:Fokus Kendalikan Inflasi, Pemprov Jateng Prioritaskan Sektor Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertanian

“Selanjutnya, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota,” papar Sri Paduka. (*)

 

Sumber: