Pupuk Subsidi di Kabupaten Tegal Nyaris Langka, Pemerintah Gelar Gebyar Diskon

MARGASARI, DISWAYJOGJA - Pupuk subsidi di Kabupaten Tegal nyaris langka. Untuk menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program gebyar diskon pupuk nonsubsidi di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Desa Prupuk Utara, Kecamatan MargasariSelasa (16/1/2024).

"Kegiatan bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Direktur Utama Pupuk Kujang Maryono.

Kali ini, pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi. Serta mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk dengan harga terjangkau.

BACA JUGA:Nyaris Langka, Pj Bupati Tegal Bakal Optimalkan Pupuk Bersubsidi untuk Bantu Petani

Hingga 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk di Indonesia tercatat sebanyak 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah.

Adapun, stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk nonsubsidi sebesar 529.022 ton.

Pupuk Indonesia telah menjalankan program sesuai dorongan pemerintah. Agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau. Serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Harga pupuk nonsubsidi ini sebenarnya Rp450 ribu untuk 50 kilogram. Namun karena ada program gebyar diskon, maka pemerintah memberikan kebijakan potongan harga sebesar 40 persen atau menjadi Rp270 ribu untuk 50 kilogram.

"Jadi setiap petani masing-masing mendapatkan pupuk nonsubsidi urea 25 kilogram dan phonska plus 25 kilogram. Harganya cuma Rp270 ribu," ujarnya.

BACA JUGA:Kurangi Pupuk Anogranik, Petani Kabupaten Tegal Dilatih Manfaatkan Mikroba

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KP Tan) Kabupaten Tegal Agus Sukoco mengaku sangat mendukung program tersebut. Dirinya tak menampik, ketersedian pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal memang pernah langka pada akhir tahun 2023. Hal itu sebenarnya bukan kesalahan dari pemerintah, melainkan karena alokasi pupuk untuk petani biasanya diambil pada awal musim tanam.

"Jadi yang seharusnya untuk satu tahun, tapi oleh petani ditebus semua pada musim tanam pertama. Sehingga musim tanam kedua dan ketiga, mereka kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal pupuknya sudah diambil semua di awal," ujarnya.

BACA JUGA:CATAT! Pupuk Subsidi Hanya Dapat Ditebus di Kios Resmi

Sejauh ini, lanjut Agus, pihaknya kerap mengimbau kepada petani supaya tidak menebus pupuk bersubsidi di awal musim tanam. Namun mereka cenderung mengabaikan karena sudah terbiasa menggunakan pupuk dengan jumlah banyak.

"Kalau tidak banyak, katanya kurang mantap. Tapi imbasnya, mereka kesulitan mendapatkan pupuk. Itulah yang sering terjadi selama ini," tutupnya. (*) 

Sumber: