Soal Dugaan Pemaksaan Berjilbab, Anggota Dewan Ini Punya Pendapat Berbeda: Jangan Dibesar-besarkan

YOGYAKARTA (Disway Jogja) - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana angkat bicara soal dugaan pemaksaan berjilbab terhadap salah satu siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

Huda menilai dinas pendidikan terkait sudah memberikan solusi yang baik sehingga masalahnya tidak perlu dibesar-besarkan lagi.

 

"Saya menilai wajar jika guru sebagai pendidik menyarankan sesuatu yang dianggap baik kepada muridnya," kata Huda pada Selasa (2/8).

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan hanya ada masalah dalam komunikasi. Dirinya tak menginginkan ada pihak yang terpojok dengan isu ini dan dikaitkan dengan intoleransi.

BACA JUGA:4 Guru SMAN 1 Banguntapan Harus Menghadap ke Ombudsman, Buntut Dugaan Pemaksaan Berjilbab

 

"Peristiwa guru menyarankan berjilbab bagi siswi muslim menurut saya wajar. Jika kelada siswa nonmuslim itu yang tidak boleh," kata dia.

 

Menurutnya, hal tersebut sama halnya dengan guru menyarankan salat jemaah, puasa Ramadan, atau tidak mengonsumsi narkoba kepada siswa yang sesuai agamanya.

 

"Jadi, bukan ranah intoleransi, tetapi proses pendidikan. Seorang guru juga sangat bisa menyarankan siswa beragama lain untuk taat melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing," imbuhnya.

 

Huda menegaskan bahwa hal itu sudah menjadi tugas seorang guru.

BACA JUGA:SMA di Bantul Diduga Paksa Siswi Pakai Jilbab, Begini Kata Anggota Dewan

 

Lebih lanjut, ia berharap agar menghormati profesi guru dan institusi pendidikan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Jika ada aturan yang dilanggar, kami minta dinas terkait mengambil tindakan yang sesuai dan diklarifikasi duduk permasalahan sebenarnya agar jangan berkembang isu yang merugikan atau berkonotasi DIY itu intoleran," tegasnya. (*)

 

Sumber: jpnn