KPK Mendadak Melempem Setelah OTT Basarnas! Ternyata ini 7 Alasannya

Memisahkan kasus-kasus korupsi anggota TNI dari lingkup peradilan umum adalah upaya untuk menghargai prinsip kemandirian yang dimiliki oleh institusi penting ini.

4. Perlindungan Hak-hak Anggota TNI

Sudut pandang lain yang perlu dijaga adalah hak-hak anggota TNI. 

Pengadilan militer hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga melindungi hak-hak para prajurit dalam menjalankan tugas-tugas mulia mereka sebagai penjaga negara. 

Melalui pengadilan khusus ini, kepastian hukum mereka dijamin dengan baik.

5. Pengaturan Hukum yang Jelas

Saat berbicara mengenai hukum, kejelasan adalah kunci. Peradilan militer telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Dengan demikian, ada panduan yang kuat untuk memastikan bahwa proses peradilan bagi anggota TNI berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

6. Peran KPK dalam Pencegahan Korupsi di Lingkup TNI

Walaupun TNI berada di luar jangkauan KPK, bukan berarti lembaga anti-korupsi ini tak memiliki peran penting. 

KPK tetap dapat berkolaborasi dengan TNI dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan institusi tersebut. 

Semangat anti-korupsi harus menyebar merata, mencapai setiap lapisan masyarakat, termasuk di dalam anggota TNI.

7. Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Lainnya

Harmonisasi adalah harmoni dalam tarian hukum. Penting bagi KPK dan Peradilan Militer untuk berkoordinasi dengan baik, saling memahami batas-batas kewenangan masing-masing. 

Dengan menjaga harmonisasi ini, diharapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan TNI dapat ditangani dengan efisien dan adil.

Sumber: jogja.disway.id