BPJS Mati Mendadak, Kantor Dinsos Sleman Diserbu Warga

BACA JUGA : Ratusan Marbot Masjid di Kota Yogyakarta Dapatkan BPJS Ketenagakerjaan Selama 6 Bulan

BACA JUGA : Cegah Kasus Pembuangan Bayi di Yogyakarta, Dinsos DIY Perkuat Edukasi dan Pengawasan

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan Dinas Sosial hanya sebatas mengusulkan calon penerima PBI APBD.

Keputusan akhir terkait kelayakan kepesertaan tetap berada di tangan Dinas Kesehatan.

“Kalau bisa atau tidaknya itu nanti ada di Dinas Kesehatan. Kami dari Dinas Sosial hanya membantu proses pengusulannya,” jelasnya. 

Ia menambahkan, setiap pengajuan akan diverifikasi berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur kriteria penerima PBI APBD, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

“Nanti akan kita cek apakah mereka masuk kategori baru yang menerima atau tidak. Karena ada peraturan bupati yang mengatur siapa saja yang berhak mengakses PBI APBD, contohnya dari keluarga miskin,” imbuhnya. 

Ia mengatakan tingginya jumlah warga yang datang membuat antrean layanan bahkan meluber hingga ke luar area kantor.

BACA JUGA : Sekitar 7.000 Penerima Bansos di DIY Diduga Terlibat Judi Online, Dinsos Lakukan Verifikasi Ulang

BACA JUGA : 8.008 Warga Bantul Hidup di Garis Kemiskinan Ekstrem, Dinsos: Ini Bukan Sekadar Soal Uang

“Ratusan itu sampai antreannya penuh-penuh di luar,” sebutnya. 

Menurutnya, warga yang datang tidak hanya berasal dari kelompok penerima manfaat langsung, tetapi juga dari unsur pendukung layanan sosial di masyarakat. 

Mereka ingin memastikan akses jaminan sosial tetap berjalan, terutama bagi kelompok rentan.

“Penyandang disabilitas datang, kemudian juga ada beberapa kader kesehatan, kader KP, dan sebagainya. Termasuk tokoh masyarakat, ada ketua RT, ketua RW, dan lain-lain,” tambahnya.

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, ia menegaskan bahwa persyaratan administrasi yang dibutuhkan sangat sederhana. 

Sumber: