Sleman Pintar, Jurus Baru Pemkab Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Kolaborasi Desa

SLEMAN, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) guna memperkuat peran kelembagaan dalam percepatan penanganan kemiskinan. 

Kegiatan ini berlangsung di rumah dinas Wakil Bupati Sleman pada Selasa (11/11), dihadiri oleh TPK tingkat Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon se-Kabupaten Sleman, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa TPK memiliki posisi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat paling bawah. 

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan tim di lapangan untuk memahami dan mendampingi masyarakat miskin secara langsung.

"TPK Kalurahan dan Kapanewon memiliki peran yang sangat strategis. Revitalisasi kelembagaan ini penting untuk mempercepat penanganan kemiskinan,” katanya. 

Ia menambahkan, seluruh elemen TPK di setiap jenjang harus bersinergi agar kebijakan yang disusun pemerintah daerah bisa tepat sasaran. 

BACA JUGA : Empat Tersangka Curanmor Sleman Ditangkap, Polisi Ungkap Modus Baru Pencurian Motor

BACA JUGA : Lagi, Orang Tertemper Kereta di Jalur Brambanan - Maguwo Sleman

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan perangkat desa diharapkan mampu memperkuat basis data kemiskinan dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewatkan.

“Semua TPK, mulai dari tingkat Padukuhan, Kalurahan, hingga Kapanewon, harus *ngopeni* keluarga miskin. Artinya, tidak hanya mencatat data, tapi juga mendampingi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Ia menyebut, berdasarkan data Dinas Sosial Sleman, jumlah keluarga miskin di Sleman menurun sebesar 0,33 poin pada tahun 2024. 

Sementara data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan 0,06 poin. 

Meskipun penurunan ini menunjukkan tren positif, pemerintah daerah tetap menekankan pentingnya ketepatan sasaran program agar hasilnya lebih signifikan.

“Ketepatan sasaran menjadi kunci. Profil keluarga miskin harus benar-benar valid agar program penanggulangan kemiskinan bisa direncanakan dengan efektif,” jelasnya. 

Sumber: