Heboh Surat Larangan Bongkar Dugaan Keracunan MBG di Sleman, Bupati Angkat Bicara
Surat perjanjian penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berisi kewajiban menjaga kerahasiaan dugaan keracunan, viral di Sleman--Foto: IST
SLEMAN, Diswayjogja.id - Warga Sleman dihebohkan dengan beredarnya foto surat perjanjian yang mengatur penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menyebarkan informasi apabila terjadi kejadian luar biasa, termasuk dugaan keracunan.
Surat yang viral tersebut bertanggal (10/9/2025) dan dikabarkan berasal dari kerja sama antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al-Bukhori Kalurahan Tirtomartani, Kalasan, dengan penerima manfaat MBG.
Dalam surat itu, penerima manfaat diminta menjaga kerahasiaan jika ada masalah terkait makanan, termasuk isu dugaan keracunan.
Foto surat ini kemudian beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Pesan beruntun yang menyebarkan surat tersebut membuat publik bertanya-tanya dan menimbulkan keresahan.
Tidak sedikit masyarakat mengkhawatirkan bahwa program MBG yang selama ini dijalankan pemerintah bisa saja menyimpan persoalan serius.
BACA JUGA : Ketua DPRD DIY Minta Pengawasan MBG Diperketat Usai Tiga Kasus Keracunan di DIY
BACA JUGA : Sri Sultan Soroti Kasus Keracunan MBG di DIY, Minta Pengawasan Dapur Ditingkatkan
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan larangan khusus seperti yang tertera dalam surat tersebut.
Ia meminta masyarakat untuk tidak salah menafsirkan maksud dari dokumen yang beredar.
“Soal surat edaran di sekolah-sekolah, memang ada yang menanyakan. Tapi saya tegaskan, tidak ada larangan-larangan khusus,” katanya saat ditemui di Sleman, Minggu (21/9/2025).
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sleman selalu membuka ruang komunikasi dan evaluasi bersama masyarakat. Menurutnya, sebuah kebijakan tidak mungkin berjalan optimal tanpa adanya masukan dari berbagai pihak.
“Kalau ada evaluasi, itu bisa datang dari masyarakat maupun organisasi yang dibentuk. Justru evaluasi dari masyarakat itu lebih baik,” ucapnya.
BACA JUGA : Kemasan MBG Sleman Dipastikan Aman, Dinkes Ingatkan Risiko Jika Air Tak Bersih
BACA JUGA : Dinkes Sleman Ingatkan Batas Konsumsi Makanan MBG, Risiko Rusak Picu Keracunan
Ia menilai, evaluasi yang melibatkan publik akan menjadi sarana untuk memperbaiki sistem pendidikan dan layanan gizi agar lebih transparan serta sesuai kebutuhan lapangan.
Dengan begitu, masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawasi sekaligus memberikan kritik yang membangun. Lebih jauh, ia juga menyinggung persoalan beban ganda yang kerap dialami sekolah dalam menjalankan program tambahan seperti MBG.
Menurutnya, persoalan ini nyata di lapangan dan membutuhkan perhatian lebih serius. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antarpihak agar solusi dapat dicapai bersama.
“Terkait beban ganda di sekolah, saya juga mendengar. Namun kami tetap mendorong agar komunikasi berjalan baik,” tuturnya.
Selain itu, ia menyebutkan keterbukaan antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat harus selalu dijaga.
BACA JUGA : Dinkes Sleman Pastikan Gejala Keracunan MBG Ringan, Epidemiologi Ditelusuri Menyeluruh
BACA JUGA : Begini Tanggapan BGN, Soal Surat Pernyataan MTSN 2 Brebes Wali Murid Dilarang Menggugat Jika Keracunan MBG
Menurutnya, keterbukaan akan mengurangi potensi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.
“Yang penting keterbukaan dijaga, karena manusia pasti tidak sempurna. Harapannya, ke depan jangan sampai terjadi lagi kesalahan yang sama,” ujarnya.
Pemkab Sleman memastikan perbaikan di sektor pendidikan dan gizi akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Harda berharap dunia pendidikan di Sleman tetap kondusif serta mampu memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Isu surat edaran kerahasiaan MBG ini menjadi pembelajaran penting bahwa komunikasi publik harus dilakukan dengan jelas dan transparan. Pemerintah Kabupaten Sleman berjanji akan lebih terbuka dalam menjelaskan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
BACA JUGA : Tiga Kali Kasus Keracunan MBG di Sleman, Bupati: SOP Harus Tegas dan Transparan
BACA JUGA : SMPN 3 Berbah Sleman Tegaskan Profesionalisme, Dugaan Keracunan MBG Masih Dalam Investigasi
Dengan adanya penegasan ini, keresahan masyarakat diharapkan mereda.
Program MBG tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat, sementara keterbukaan informasi dijaga agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman di kemudian hari.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: