Menurutnya, perkembangan transaksi melalui telepon seluler membuka peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Eko turut menyoroti potensi pengembangan ekosistem digital di DIY. Ia mengapresiasi keberadaan SiBakul, program pemberdayaan usaha kecil yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi menilai pemanfaatannya masih dapat dikembangkan lebih lanjut.
BACA JUGA : Aksi Damai di Kepatihan, Buruh DIY Kritik Draf UU Ketenagakerjaan Masih “Copy Paste” Omnibus Law
BACA JUGA : Doa Ruwatan Kebangsaan, Perempuan Pekerja Informal Kritik Program Pemerintah yang Dinilai Tak Tepat Sasaran
Dirinya mendorong agar SiBakul terhubung dengan sistem transaksi digital yang lebih luas sehingga dapat memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau kita balik logikanya, artinya kalau kita bisa pesan, kita bisa beli, berarti kita bisa jual dong?” tutur Eko.
Pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pengembangan layanan SiBakul untuk mempermudah berbagai transaksi masyarakat, seperti pembayaran listrik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, hingga iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak memperoleh subsidi pemerintah.
Usulan tersebut, menurut Eko, dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital yang tidak hanya membantu pemasaran produk, tetapi juga mendukung kemudahan transaksi sehari-hari.
Selain penguatan UMKM dan digitalisasi, Eko meminta pemerintah daerah mendorong investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
BACA JUGA : Lulusan Baru Curhat Sulit Cari Kerja, Alumni Berburu Peluang di Career Fair 2026
BACA JUGA : Ratusan Massa Gelar Aksi Agustus Gelap di UGM, Soroti Perlindungan Pekerja Migran hingga Demokrasi
Politisi PDIP ini menilai investasi yang masuk ke DIY perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesempatan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Investasi yang dikembangkan di DIY adalah investasi yang ke depannya harus investasi yang padat tenaga kerja,” tegasnya.
Eko juga menyoroti sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi DIY. Menurutnya, upaya meningkatkan lama tinggal wisatawan perlu diikuti dengan peningkatan belanja selama berkunjung.
Dengan demikian, manfaat ekonomi pariwisata diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor tersebut.
“Lapangan kerja menjadi konsentrasi. Caranya bagaimana? Pemda menjadikan APBD sebagai stimulus penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.