YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Postingan mengenai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di wilayah DIY ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Unggahan pada Senin (23/2/2026) menampilkan berbagai menu MBG dari sejumlah wilayah di Yogyakarta. Dalam postingan tersebut tertulis, “Berbagai menu MBG hari ini dari beberapa wilayah di Yogyakarta. Menurut kalian takaran gizinya sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai dengan anggaran apa belum?”
Foto yang beredar memperlihatkan menu berupa roti, jeruk, dan susu UHT. Ada pula menu lain seperti kurma, kacang, telur, serta susu UHT.
Sehari berselang, Selasa (24/2/2026), kembali muncul unggahan yang menyebut menu MBG di salah satu SMA di kawasan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Menu yang ditampilkan antara lain roti, jeruk, dan risoles mayo.
BACA JUGA : Bolen dan Roti Jamuran, Puluhan Wali Murid Keluhkan Menu MBG Ramadan SPPG Gandasuli Brebes
BACA JUGA : MBG Selama Ramadan Berpotensi Tumpang Tindih, Akademisi Usulkan Realokasi Anggaran
Ramainya respons publik tersebut memunculkan pertanyaan soal takaran gizi serta kesesuaian anggaran program.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah evaluasi.
“Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas,” ungkap Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2/2026).
Sri Sultan menekankan bahwa program MBG harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar asumsi yang berkembang di masyarakat dapat dijawab dengan data yang terang.
BACA JUGA : UGM Sarankan Gunakan Istilah Pangan Olahan, Bukan UPF Dalam Kebijakan MBG
BACA JUGA : Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD DIY, Tuding MBG Jadi Proyek dan Minta Reformasi Kepolisian
“Jadi kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya. Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear. Itu kesimpulannya,” tegas Sultan.
Menurutnya, kejelasan rincian menu dan harga menjadi keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
“Sehingga, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak merasa tidak nyaman. Itu saja,” pungkasnya.