BACA JUGA : Reformasi Kalurahan DIY Ditargetkan 2027, 21 Program Disiapkan
Menurutnya, keberhasilan Bumkal sangat bergantung pada tata kelola yang profesional dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat dan mitra dapat terbangun dengan baik.
“Kalau dikelola dengan baik, Bumkal bisa menjadi simpul penting antara petani, peternak, dan konsumen, termasuk satuan pelaksana MBG di wilayah Sleman,” tuturnya.
Program ini diharapkan mampu membentuk rantai pasok pangan yang lebih pendek dan efisien.
Dengan rantai pasok yang lebih singkat, harga bahan pangan diharapkan lebih stabil, sementara produsen lokal, seperti petani dan peternak, bisa mendapatkan keuntungan yang lebih adil.
Di sisi lain, penerima manfaat MBG juga memperoleh bahan pangan yang lebih segar karena berasal dari wilayah sekitar.
DPMK Sleman menargetkan setiap kalurahan memiliki minimal satu unit usaha Bumkal yang bergerak di sektor pangan.
BACA JUGA : Reformasi Kalurahan Dimulai: Sultan Tegaskan Desa Harus Melayani, Bukan Berkuasa
BACA JUGA : Hari Desa DIY 2026, Sultan Tegaskan Kalurahan Fondasi Negara yang Melayani
Unit usaha ini bisa berbentuk pengelolaan hasil panen, pengolahan produk pangan, hingga distribusi ke konsumen dan mitra, termasuk dapur pelaksana MBG.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Melalui Bumkal, kalurahan didorong tidak hanya mengandalkan dana transfer, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan asli desa dari sektor produktif.
Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih berkelanjutan.
Ia optimistis, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bumkal, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya desa mandiri pangan di Sleman.
Ia menilai, integrasi antara program ketahanan pangan desa dan kebutuhan MBG dapat menjadi contoh sinergi antara kebijakan nasional dan penguatan ekonomi lokal.
“Kami ingin desa-desa di Sleman menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.