Ia menambahkan, jika memang ada rekomendasi atau sorotan dari lembaga legislatif, kejaksaan, maupun pihak lain yang menilai adanya kekeliruan dalam proses penegakan hukum, maka koreksi perlu dilakukan secara terbuka dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya perlindungan hak bagi setiap warga negara yang tengah berhadapan dengan proses hukum.
“Kalau memang yang disarankan oleh DPR, yang jaksa juga dianggap keliru, polisinya dianggap keliru, saya kira memang perlu segera diluruskan kembali, agar orang yang membela diri dan ingin menegakkan hak-haknya secara sepadan, setimpal, dan wajar itu tidak harus dihukum,” jelasnya.
Kasus Hogi Minaya sendiri menjadi perhatian publik karena dinilai menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas aparat dalam menangani perkara.
BACA JUGA : Istri Hogi Minaya Sebut Kami Hanya Inginkan Kebebasan
BACA JUGA : Komisi III DPR RI Panggil Kapolres dan Kejari Sleman soal Kasus Hogi Minaya
Sejumlah pihak menilai, langkah audit dan penonaktifan ini menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola penegakan hukum, sekaligus memperkuat pengawasan internal.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai keputusan Polda DIY dapat dibaca sebagai sinyal bahwa institusi kepolisian tidak menutup diri terhadap kritik.
Namun, mereka juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar publik tidak berspekulasi mengenai motif dan hasil audit.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai pejabat pengganti sementara Kapolresta Sleman maupun langkah lanjutan dalam penanganan kasus Hogi Minaya.
Publik kini menunggu penjelasan lebih detail dari Mabes Polri dan Polda DIY terkait arah kebijakan serta status pejabat yang dinonaktifkan.
BACA JUGA : Sri Sultan HB X Minta Kasus Hogi Minaya Jadi Pembelajaran Aparat Hukum
BACA JUGA : Polisi Pasang GPS di Kaki Hogi Minaya, Kasus Laka Sleman Masuk Kejaksaan
Ke depan, keputusan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan integritas aparat penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kejelasan proses dan hasil evaluasi dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.