Keterlibatan tim independen ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan kualitas hasil seleksi.
“Keberagaman latar belakang tim seleksi dan komisioner menjadi kekuatan KPAD Sleman agar mampu menangani persoalan anak secara komprehensif,” tuturnya.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya menekankan bahwa kehadiran KPAD bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan instrumen nyata dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak.
Ia mengatakan, pelantikan KPAD Sleman merupakan bagian dari upaya sistematis Pemkab Sleman dalam memastikan anak-anak terbebas dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, serta berbagai bentuk diskriminasi.
BACA JUGA : Ruang Publik Gratis di Tengah Kota Jogja, Jembatan Kewek Jadi Tempat Bermain Anak
BACA JUGA : Generasi Muda Sleman Jadi Garda Terdepan Pelestarian Budaya, Dari Anak-Anak Hingga Komunitas Lokal
“Pelantikan KPAD Sleman ini adalah salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan perlindungan anak saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan lembaga yang tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan pembelaan terhadap kepentingan terbaik anak.
"KPAD bukan hanya lembaga pengaduan. KPAD harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan, pemenuhan hak, dan pembelaan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi,” jelasnya.
Ia berharap KPAD Sleman mampu berperan langsung dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, hingga institusi pendidikan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia KPAD juga menjadi perhatian penting.
BACA JUGA : Menteri PPPA Soroti Layanan Aman Perempuan dan Anak di Kereta Api Yogyakarta
BACA JUGA : Program MBG Bantul, Anak Sehat melalui Gizi dan Kerja Sama Lintas Sektor
"Saya berharap KPAD Sleman dapat meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, profesional, inovatif, efektif, kredibel, serta bekerja secara transparan, akuntabel, berintegritas, dan penuh empati,” imbuhnya.
Ia menegaskan, profesionalisme dan integritas menjadi kunci utama agar KPAD mendapatkan kepercayaan publik.
Dengan kepercayaan tersebut, masyarakat tidak ragu melaporkan berbagai persoalan pelanggaran hak anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.