Salah satu langkah mitigasi mendesak yang perlu segera dilakukan adalah mengurangi risiko banjir bandang susulan. Upaya ini dapat ditempuh melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu DAS untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, serta kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai. Endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang jika jebol saat hujan lebat.
BACA JUGA : Pemda DIY Salurkan Living Cost Rp300 Ribu per Bulan untuk 1.296 Mahasiswa Sumatra
BACA JUGA : Salurkan Living Cost untuk Mahasiswa Sumatra, Sri Sultan: Jangan Sampai Putus Kuliah di Jogja
Selain itu, ia menyarankan penyudetan atau pengaliran sedimen secara terkontrol serta pembangunan check dam berjenjang dari hulu hingga kaki gunung guna mengendalikan kecepatan dan volume sedimen. Pembersihan lumpur, sedimen, kayu, dan bangkai hewan di permukiman serta infrastruktur juga dinilai penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Dwikorita menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan pemetaan ulang zona bahaya, disertai kajian mekanisme bencana melalui fact-finding lapangan dan pemodelan yang divalidasi dengan data empiris. Hasilnya harus menjadi dasar penataan ruang pascabencana, termasuk penentuan lokasi hunian tetap dan pembangunan infrastruktur yang aman dari ancaman multi-bencana ke depan.
Sejalan dengan itu, pemulihan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah hulu DAS, harus dilakukan sedini mungkin dan secara berkelanjutan. Kawasan yang rusak berat atau tertimbun sedimen dinilai lebih tepat dipulihkan sebagai area konservasi, bukan dikembangkan kembali sebagai kawasan hunian.
“Pemulihan lingkungan bukan proses instan. Dibutuhkan waktu panjang hingga puluhan tahun. Karena itu, kebijakan penanganan bencana harus berpikir jauh ke depan dan tidak semata berorientasi pada pemulihan cepat,” pungkasnya.