YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menekankan komitmennya untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program strategis lintas sektor.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil, di mana angka kemiskinan DIY berhasil turun menjadi 10,23 persen per Maret 2025. Pemda DIY optimistis target menurunkan kemiskinan ke angka satu digit dapat tercapai pada tahun 2026.
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, mengungkapkan bahwa meskipun persentase kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional yakni terpaut 1,76 persen, namun capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di DIY merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa dalam satu dekade terakhir.
“Untuk tingkat kedalaman kemiskinan, trennya juga mengalami penurunan atau mendekati garis kemiskinan. Sementara tingkat keparahan atau kesenjangan kemiskinan juga semakin berkurang,” ungkap Sri Paduka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (20/11/2025).
BACA JUGA : Pemda DIY Siapkan Proyek PSEL di Piyungan, Target Beroperasi Tahun 2027
BACA JUGA : Pemda DIY Terima Hibah Aset Rampasan KPK Senilai Rp11,1 Miliar, Termasuk 3 Unit Jet Ski untuk Satlinmas
Sri Paduka menjelaskan bahwa hingga triwulan ketiga 2025, realisasi program penanggulangan kemiskinan DIY telah mencapai 77,97 persen dari total anggaran lebih dari Rp548 miliar. Sementara program penanganan kemiskinan ekstrem telah terealisasi 41,02 persen dari anggaran yang melebihi Rp538 miliar.
Dia berharap seluruh program dapat dipercepat pada triwulan keempat agar target penurunan kemiskinan mencapai satu digit pada tahun depan dapat terealisasi.
Sri Paduka juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil mencapai target penurunan kemiskinan dan menunjukkan konsistensi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, serta keparahannya.
Untuk mempercepat pencapaian target, Sri Paduka menekankan pentingnya pemetaan akar permasalahan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial guna meminimalisir kesalahan inklusi dan eksklusi.
BACA JUGA : Pemda DIY Tegaskan Maxride Bukan Angkutan Resmi, Bupati Bantul Siap Keluarkan Perbup Pelarangan
BACA JUGA : Pemda DIY Lakukan Rukti Bumi di Komplek Kepatihan, Wujudkan Birokrasi Ramah Lingkungan
“Kita perlu melakukan langkah-langkah intensif dan inovatif, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025,” tegasnya.
Pemda DIY juga diminta memperkuat kapasitas kelembagaan serta menyusun agenda kerja TKPK agar penanganan kemiskinan dapat lebih terarah dan terukur.
Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menyampaikan bahwa tren penurunan angka kemiskinan DIY terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dengan angka 10,23 persen pada Maret 2025, DIY membutuhkan penurunan sekitar 0,24 persen untuk mencapai target satu digit pada 2026.