BACA JUGA : Kejari Sleman Tegaskan Profesional Tangani Kasus Korupsi Hibah Pariwisata yang Menjerat Sri Purnomo
"Tidak ada masalah dengan perintah-perintah yang lain, karena semua sudah berkoordinasi sesuai kebijakan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, tidak ada misi khusus di balik pelaksanaan proyek digital tersebut. Menurutnya, semua program yang berjalan bersifat rutin, sesuai rencana kerja perangkat daerah.
“Kalau ditanya soal misi atau program, ya memang tidak ada yang khusus. Saya sendiri tidak tahu kenapa tidak ada perintah itu. Kadang hal seperti itu memang umum, sifatnya program kerja saja,” ucapnya.
Ia juga menegaskan dirinya tidak pernah memberi instruksi untuk menambah anggaran maupun memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan tertentu.
"Saya tegaskan, tidak ada pekerjaan dengan meminta tambahan dana atau penduduk. Tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah menyuruh, tidak pernah memberitahu, apalagi meminta tambahan. Tidak pernah,” katanya.
Kasus dugaan korupsi proyek bandwidth Sleman ini menjadi sorotan publik karena disebut melibatkan nama-nama besar di lingkar pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA : Mantan Bupati Sleman Sri Purnomo Tersangka Korupsi Hibah Pariwisata Rp10,9 Miliar
BACA JUGA : Kasus Korupsi Eks Kadiskominfo Sleman, Bupati Harda Ingatkan Pentingnya Nilai Keagamaan bagi ASN
Setelah Sri Purnomo dan Harda Kiswaya terseret kasus hibah pariwisata, kini sorotan beralih kepada pasangan bupati dan wakil bupati periode 2021 - 2024.
Kejati DIY masih mendalami keterangan para saksi dan tersangka untuk menelusuri aliran dana serta menentukan ada atau tidaknya unsur perintah langsung dalam proses pengadaan tersebut.