BACA JUGA : Sleman Targetkan Rp100 Miliar untuk Putus Rantai Kemiskinan Lewat Beasiswa Kuliah
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan merupakan mandat konstitusi sekaligus panggilan moral pemerintah.
"Kita punya cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan supaya tidak ada lagi warga yang hidup dalam kondisi miskin. Itu juga sudah menjadi amanat Pasal 34 UUD 1945, bahwa ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," imbuhnya.
Selain kewajiban konstitusional, ia menilai ada nilai spiritual dan kemanusiaan yang mendasari komitmen pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
“Kalau kita lihat dari sisi keagamaan pun, baik dalam Islam maupun agama lain, itu juga perintah Tuhan untuk menyantuni yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Jadi pemerintah punya mandat moral dan spiritual untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya,” sebutnya.
Lebih lanjut, Dinsos juga berkolaborasi dengan berbagai dinas teknis untuk menangani persoalan kemiskinan yang berkaitan dengan kesehatan, terutama stunting.
“Kalau soal stunting, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kita ikut membantu lewat dukungan sosial dan pendampingan keluarga, sementara Dinas Kesehatan fokus pada aspek medis dan edukasi gizi,” tambahnya.
BACA JUGA : Dinsos Sleman Dorong Kolaborasi dengan Kampus untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan
Melalui pendekatan lintas sektor, Pemkab Bantul berharap tidak hanya menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari sisi ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tak ada warga Bantul yang tertinggal dalam pembangunan.