Tanpa Data DPS, Bantul Belum Bisa Hitung Penurunan Kemiskinan

BANTUL, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul belum dapat menghitung secara resmi penurunan angka kemiskinan karena hingga kini data Data Paduan Sosial (DPS) belum dirilis.

Kondisi ini membuat seluruh program penanganan kemiskinan masih berjalan dengan basis data yang tersedia saat ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, mengatakan untuk program-program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah masih mengacu pada kondisi riil wilayah, terutama kawasan Bantul bagian utara yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda.

“Untuk program berbasis APBD, data yang kami gunakan masih mengacu pada kondisi daerah, khususnya wilayah utara,” katanya, Senin (13/1/2026). 

Sementara itu, untuk program bantuan berskala besar yang berasal dari pemerintah pusat, seluruh penerima manfaat ditentukan berdasarkan Data Paduan Sosial (DPS).

BACA JUGA : Dishub Sleman Terapkan Pengawasan Ketat Bus Wisata Sekolah, Liburan Aman dengan Data Real-Time

BACA JUGA : Dishub Bantul Perketat Ramp Check dan Pengamanan Titik Keramaian Jelang Tahun Baru

Data ini menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial nasional.

“Kalau program besar, seluruh penerima sudah menggunakan data DPS,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa DPS sendiri merupakan hasil pengolahan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. 

Namun hingga data tersebut resmi dirilis, pemerintah daerah belum bisa melakukan penghitungan atau evaluasi secara menyeluruh terkait penurunan angka kemiskinan.

“Penurunan angka kemiskinan secara resmi belum bisa kami hitung sampai DPS dirilis. Saat ini kami hanya menerima data apa adanya,” jelasnya. 

BACA JUGA : Soal JLFR, Dishub Jogja Minta Pesepeda Hormati Pengguna Jalan Lain

BACA JUGA : Volume Kendaraan Tembus 7.000 Per Jam, Dishub Jogja Pasang APILL Baru di Mantrigawen–Katamso

Sumber: