JOGJA, diswayjogja.id - Meskipun pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1/2025 yang mengharuskan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, Pemda DIY memastikan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan Malioboro tetap berjalan tanpa terganggu.
Fokus efisiensi anggaran yang meliputi perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan bantuan keuangan tidak akan mempengaruhi kelanjutan proyek besar yang mengintegrasikan konsep sumbu filosofi ini.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, proyek JPG yang kini sedang dalam tahap perencanaan tetap menjadi prioritas.
"Efisiensi anggaran ya tidak berdampak pada proyek JPG. Itu kan masih dalam kategori perencanaan. Masih ada DED (Detail Engineering Design) yang harus ditinjau," ujarnya.
BACA JUGA : Meski Sudah Diingatkan, Tim SAR Masih Temukan Pengunjung Bermain di Area Berbahaya di Pantai Gunungkidul
BACA JUGA : Tiga Laga Tanpa Kemenangan, PSS Sleman Fokuskan Latihan Finishing di Lapangan Pakembinangun
Pembangunan JPG Akan Dilakukan Bertahap
Beny menekankan bahwa pembangunan JPG akan dilakukan bertahap, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dengan estimasi mencapai lebih dari Rp100 miliar, bahkan bisa mencapai Rp200 miliar.
Pembangunan gedung yang terintegrasi dengan konsep sumbu filosofi ini rencananya memang akan dilakukan secara bertahap, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
Beny juga menambahkan bahwa meskipun Pemda DIY semula merencanakan untuk menandatangani kontrak pada awal Januari, keputusan tersebut harus ditunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Pemindahan Pedagang Teras Malioboro
Sejalan dengan itu, Pemda DIY juga telah melakukan pemindahan pedagang Teras Malioboro (TM) 2 yang berada di sebelah utara gedung DPRD DIY.
Lokasi tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan JPG, sementara gedung DPRD DIY akan dipindah ke lokasi baru di Lapangan Panahan Kenari.
Dalam rangka menjaga kelestarian budaya, Pemda DIY juga melakukan kajian Heritage Impact Assessment (HIA) untuk memastikan bahwa pembangunan JPG tidak merusak nilai-nilai warisan budaya Sumbu Filosofi yang telah diakui oleh UNESCO.
BACA JUGA : Kelurahan Gunungketur Yogyakarta Mulai Pengelolaan Sampah Dengan Penggerobak
BACA JUGA : Selaraskan Kebijakan, Wali Kota Jogja Terpilih Hasto Wardoyo Siapkan Tim Transisi Jelang Pelantikan
Kajian HIA Akan Terlaksana Tahun Ini
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, menyampaikan bahwa kajian HIA akan dilaksanakan tahun ini, dan jika berjalan lancar, DED interior akan disiapkan pada 2026.