JOGJA, diswayjogja.id - Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta mengaku akan tetap menjalankan program prioritas dan visi serta misinya pada Pilkada 2024.
Hanya saja, nanti untuk pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan anggaran yang memang tersedia.
Wakil Bupati Bantul terpilih, Aris Suharyanta mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan refocusing anggaran yang akan dilakukan pada APBD 2025.
Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, zoom meeting dengan Pemerintah Pusat masih berlangsung pada Kamis (6/2/2025).
BACA JUGA : Dampak Efisiensi APBD, Yogyakarta Pangkas Anggaran, Dari RTLH Hingga Perjalanan Dinas
BACA JUGA : Sri Sultan HB X Temui Para Kepala Daerah Terpilih, Bahas Masalah Sampah Hingga Efisiensi Anggaran
Kendati demikian, mantan Kepala DPUPKP dan Dinas Perhubungan Bantul tersebut akan mulai melaksanakan visi dan misi serta program unggulannya usai dilantik, 20 Februari 2025.
“Jadi kami masih menunggu. Nanti kami menyesuaikan anggaran yang ada. Kan, kami juga harus menyesuaikan kemampuan APBD juga,” kata Aris, Kamis (6/2/2025).
Aris mengungkapkan, saat Pilkada Bantul 2024, pihaknya memiliki sekitar 20 program prioritas yang harus diselesaikan selama kepemimpinannya bersama Bupati Halim.
Dari 20 program prioritas tersebut ada program yang sangat penting dijalankan, di antaranya adalah pembangunan 600 kilometer jalan desa tuntas dalam 5 tahun; pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan; penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern; budaya bersih; dan penegakan hukum.
BACA JUGA : Anggaran MBG Daerah Dialihkan untuk Renovasi Sekolah, Begini Respon Pemkab dan DPRD Bantul
BACA JUGA : Pengalihan Anggaran Program MBG ke Sektor Pendidikan, Pemda DIY Masih Tunggu Juknis dari Pusat
“Ini semua akan kami sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ungkapnya.
Belanja ATK dan Perdin Dipangkas
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan selain pembangunan jalan desa dan penanganan sampah, pihaknya akan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul bersama dengan para lurah di wilayahnya.
“Pokoknya uang itu harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia,” jelasnya.