Aktivis lainnya, Abey, menilai ada depolitisasi dalam sepuluh tahun terakhir era pemerintahan Jokowi. Ia mengkritisi Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi titik masalah serius yang tidak berkeadilan.
"Ada depolitisasi, PSN titik masalahnya, tidak adil dari segi sosial, lingkungan dan generasi mendatang. Ada begitu banyak Sumber Daya Alam ini dieksploitasi oleh sekolempok elit. Bagaimana menjadikan uang menjadi tuhan," katanya.
BACA JUGA : Prabowo Janjikan Swasembada Energi dalam 5 Tahun, Begini Kata Pengamat UGM
BACA JUGA : Usai Pelantikan Prabowo dan Gibran, Pemuda Pancasila Yogyakarta Gelar Syukuran
Menurutnya, rakyat Indonesia tidak punya pilihan lain karena dijadikan komoditas eksploitasi oleh segelintir elite. Dia menegaskan bahwa praktek eksploitatuf politik ini harus dihentikan.
"Yang mengeskploitasi itu harus kita tagih bahwa bukan hak mereka dan harus direbut lagi ruang itu. Depolitisasi ini harus dihentikan. Apapun bentuk eksploitasi ini, akan ada banyak rakyat yg melakukan perlawanan, apalagi dengan jokowinomics," ujarnya.
Untuk itu, Forum Cik Di Tiro menyebutkan tuntutan rekomendasi, diantaranya menuntut pengadilan publik kepada mantan Presiden Joko Widodo, menolak penjarahan bumi pertiwi melalui bisnis tambang yang dikuasai oleh elit ekonomi politik secara ugal-ugalan, mendorong penguatan gerakan oposisi sipil di luar parlemen, masyarakat sipil perlu melakukan ruang pertemuan gagasan, serta melakukan gerakan politik feminis menjadi strategi yang tepat untuk melawan sistem politik patriarkis di Indonesia.
Forum Cik Di Tiro merupakan berkumpulnya dan disatukannya atas keprihatinan atas kemunduran demokrasi substantif, institusi hukum yang dilecehkan, keserakahan kuasa rezim politik (greedy power) yang cawe- cawe mengutamakan keluarga, bukan kepentingan negara, penurunan derajat kebebasan sipil dan pers. FCDT beranggotaka masyarakat sipil DIY dan mahasiswa.