BACA JUGA : Guna Penyaluran BBM Tetap Optimal, Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup Segera Lakukan KSO
BACA JUGA : Diskominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan Jelang Penyelenggaraan Pilkada 2024
Bawaslu Sleman Tidak Tegas
Ia juga menganggap sikap Bawaslu tidak tegas dalam menangani dugaan pelanggaran pidana seperti intimidasi terhadap relawan pemasang baliho Kusuka di Bokoharjo dan dugaan pelanggaran oleh Lurah Sidoluhur.
“Bawaslu ini kan merupakan salah satu lembaga harapan warga masyarakat, terutama di Kabupaten Sleman. Artinya kalau itu merupakan pelanggaran berat, ya pelanggaran berat; pelanggaran ringan, ya pelanggaran ringan. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih dalam rangka upaya penegakan terkait dengan pelanggaran pemilu,” tegas Waljito.
Bawaslu Sebut Sudah Tangani Laporan Sesuai Prosedur
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan oleh FMM.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon dengan Pandangan Jogja, Kamis (21/11) siang, Arjuna menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai prosedur dan regulasi.
"Semua informasi yang disampaikan kepada kami sudah kami tindaklanjuti dengan prosedur yang ada. Penanganan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan materiil, serta pasal yang dilanggar harus jelas," kata Arjuna.
BACA JUGA : Realisasi Capai 93 Persen, Pemkot Yogyakarta Terus Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
BACA JUGA : Mencoba Sego Empal Bu Warno, Kuliner Legendaris Jogja yang Sudah Berdiri Sejak 1970
Arjuna menjelaskan juga terkait dugaan politik uang dalam aktivitas sosial Sukamto. Bawaslu telah memprosesnya secara administrasi karena unsur pidananya tidak terbukti.
“Kalau pidananya nggak terbukti, administrasinya di jalan, it's oke, nggak masalah. Dari awal kami memang konsen untuk menangani politik uang. Ya masa iya, kasus di depan mata seperti bagi-bagi uang kami biarkan? Kan nggak juga seperti itu. Kami harap ini menjadi pembelajaran bagi tim paslon lain, jangan sesekali melakukan politik uang karena ini candu bagi demokrasi,” tegas Arjuna.
Ia menyebut pula laporan yang masuk terhadap paslon nomor urut 2 yang membagikan uang dalam acara selawatan dan melibatkan anak-anak.
Laporan ini telah diteruskan kepada lembaga terkait, Komisi Perlindungan Anak Daerah.
“Kami proses informasi awalnya. Kemudian karena itu melibatkan anak-anak, kami teruskan penanganannya kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah. Jadi nggak ada yang kami biarkan,” ujar Arjuna.
Ia juga menjelaskan langkah Bawaslu dalam menangani kasus baliho yang dianggap merendahkan perempuan.
“Kami sudah konfirmasi dengan tim kampanye mereka, dan mereka menyatakan tidak mengetahui siapa yang memasang baliho itu. Tidak ada instruksi dari tim kampanye. Mereka juga nggak tahu siapa yang memasang. Kami melakukan upaya pencegahan dengan menertibkan semua alat peraga yang bernada seksis,” jelas Arjuna.