BREBES, DISWAYJOGJA – Empat pilar kebangsaan terus didengungkan anggota MPR melalui sosialisasi. Kali ini, Anggota MPR-RI Andi Najmi Fuaidi SH dari Fraksi PKB melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan ke ratusan santri Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi, Brebes, Rabu, 15 Mei 2024.
Dalam kesempatan itu, Andi mengajak para santri Assalafiyah Luwungragi Brebes asuhan KH Subhan Ma'mun itu untuk tidak hanya berkutat pengetahuan soal keagamaan. Namun, perlu memahami nilai-nilai kebangsaan.
BACA JUGA:Topang Ke-Indonesia-an, Andi Najmi Ajak Masyarakat Pahami Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital
Anggota DPR RI dari Dapil 9 Jateng,yakni Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal ini mengingatkan rasa syukur yang harus dilakukan sebagai masyarakat Indonesia. Sebab, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya ditambah lagi pulau yag mencapai puluhan ribu, tetapi Indonesia tergolong bangsa yang damai.
”Santri harus memahami empat pilar kebangsaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di zaman yang serba canggih ini,” ungkapnya saat melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Dia menjelaskan, empat pilar kebangsaan ini dibuat untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan ke-Indonesia-an. Sebab, Indonesia dikenal dengan banyak suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya yang jumlahnya mencapai 1.200 lebih. Selain itu, ada 17 ribuan pulau.
”Dengan adanya kesepakatan empat pilar ini, semuanya bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dipandu Ikmilana Dina, hadir sebagai narasumber Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tegal M. Fatkhurohman.
Pimred Radar Tegal yang biasa disapa Fatur itu menyampaikan tentang bagaimana menjadi warga digital yang pancasilais dalam memahami empat pilar kebangsaan.
BACA JUGA:7 Makna Penting Perayaan Kirab Kebangsaan Indonesia
Menurut Fatur, jika pemahaman empat pilar rendah, hal itu akan berdampak di lingkungan masyarakat. Salah satu dampaknya yakni, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial perpecahan/polarisasi) di ruang digital. Selain itu, dampak lainnya yakni, masyarakat tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital .
”Jangan sampai jari yang biasa dimainkan untuk mengetik di media sosial ini justru menjadikan kita masuk dalam jeruji besi. Jika masyarakat paham soal konsepsi empat pilar, hal itu tidak akan terjadi. Sebab, orang tersebut pasti memahami bagaimana kita menghargai pendapat orang dan tidak asal kirim informasi yang belum tentu benar,” jelasnya.
Menurut dia, salah satu yang harus dilakukan menjadi warga digital yakni berpikir kritis dengan melatih diri untuk tidak sekadar sharing. Namun mempertimbangkan konten yang akan diproduksi dan distribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kemudian, lanjut dia, warga digital yang Pancasilais berarti siap untuk berhadapan dengan pengguna internet dengan latar belakang yang beragam.
”M enjadi warga digital yang Pancasilais itu memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunitas digital. Misalnya, mengajak orang-orang untuk menjaga persatuan dan kesatuan melalui digital,” ungkapnya. (*)