Sri Sultan HB X Ingatkan Pers: Jangan Kalah oleh Viral, Jangan Tunduk pada Algoritma
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), mendapatkan keanggotaan kerhormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).--dok. Pemda DIY
YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan insan pers agar tidak terjebak pada logika viralitas dan dominasi algoritma dalam produksi informasi.
Sri Sultan menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab etik terhadap kebenaran, keselamatan publik, dan keberlanjutan demokrasi. Menurutnya, kemerdekaan pers harus berjalan seiring dengan integritas, kebijaksanaan, serta kesadaran atas dampak sosial setiap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan.
“Di tengah arus informasi yang kian deras dengan kecepatan real-time, algoritma, dan logika viralitas, nilai kehati-hatian menjadi semakin relevan,” ujar Sultan dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY masa bakti 2025–2030 di Gedhong Pramicasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (22/1/2026).
Dia mengutip falsafah Jawa Undhaking Pawarta Sudaning Kiriman, yang menekankan bahwa mutu sebuah berita ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, dan kebersihan niat dalam menyampaikannya.
BACA JUGA : Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir Segera Lantik Pengurus PWI Jateng 2025-2030 Awal Desember Mendatang
BACA JUGA : Usulkan Kategori Spirit Media Baru, JMSI Gagas Dahlan Iskan Raih Anugerah Dewan Pers 2025
Nilai tersebut, kata Sri Sultan, sejalan dengan prinsip jurnalistik modern seperti verifikasi, keberimbangan, dan akuntabilitas. Pihaknya menekankan bahwa pers yang bermartabat tidak hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi juga mampu menghadirkan kedalaman makna dan konteks.
“Pers yang baik bukan sekadar mengejar headline, tetapi cermat menimbang konteks, tuntas memaknai data, serta bijak dalam menyusun narasi agar informasi benar-benar menjadi pencerahan publik,” katanya.
Dia juga menyoroti tantangan dunia jurnalistik di era pasca-kebenaran (post-truth), ketika opini sering kali mengalahkan fakta, dan algoritma lebih berpengaruh dibanding nurani. Dalam situasi tersebut, wartawan dituntut tidak hanya sigap, tetapi juga teguh pada etika, verifikasi, dan keberpihakan pada kebenaran.
“Kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melukai kepercayaan publik,” tegasnya.
BACA JUGA : Keraton Yogyakarta Dorong Generasi Muda Hiasi Media Sosial dengan Budaya Nusantara
BACA JUGA : PP 'Aisyiyah Dorong Media di Yogyakarta Perkuat Jurnalisme Inklusif
Sri Sultan menilai peran organisasi profesi seperti PWI sangat penting dalam menjaga standar, merawat etika, dan membentengi martabat profesi wartawan agar pers tetap menjadi rujukan yang dipercaya masyarakat. Dia menegaskan relasi antara pers dan pemerintah idealnya bersifat kritis namun konstruktif.
“Pers dan pemerintah ibarat dua pilar penyangga jembatan, berdiri terpisah, tetapi saling menguatkan demi kepentingan publik,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: