Bantul Maksimalkan P2BMP untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Bantul Maksimalkan P2BMP untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan arahan kepada lurah dan pamong terkait pengelolaan P2BMP, DD, dan ADD untuk pengentasan kemiskinan. --Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id

BANTUL, diswayjogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan loyalitas pelayanan publik di tingkat kalurahan pada 2026, meski daerah diproyeksikan menghadapi penurunan kapasitas fiskal.

Penekanan tersebut disampaikan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan Tahun 2026 sekaligus penandatanganan kerja sama kalurahan dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) di Gedung Induk Lantai 3 Komplek Pemkab Bantul, Selasa (6/1/2025).

Ia menyebut tahun 2026 akan menjadi fase penuh tantangan, terutama terkait kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran. 

Menurutnya, tekanan fiskal dipicu oleh menurunnya alokasi transfer ke daerah dan transfer ke desa.

"Tahun 2026 adalah tahun yang penuh tantangan, terutama dalam kemampuan kita menyediakan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penurunan transfer ke daerah dan penurunan transfer ke desa, sehingga APBD sedikit menurun," katanya. 

BACA JUGA : RS UII Percepat Pembangunan KRIS untuk Antisipasi Lonjakan Pasien BPJS di DIY

BACA JUGA : Ratusan Marbot Masjid di Kota Yogyakarta Dapatkan BPJS Ketenagakerjaan Selama 6 Bulan

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. 

Kalurahan justru harus menjadi garda depan yang memastikan rasa kehadiran negara tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Namun demikian, kita tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Dalam kondisi seperti ini, seluruh lurah dan pamong harus tetap loyal kepada pelayanan publik dan kepada masyarakat. Agar jalannya pemerintahan kalurahan tetap eksis serta dipercaya dan diinginkan masyarakat," ucapnya. 

Bupati menilai situasi fiskal saat ini bersifat sementara dan masih dalam batas kewajaran dinamika ekonomi nasional.

Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan kalurahan agar tetap optimistis, sembari menjaga integritas dan etos kerja.

BACA JUGA : Bantul Perkuat Layanan Kesehatan di Tengah Tekanan Fiskal, Andalkan KRIS dan Kolaborasi RS Swasta

BACA JUGA : Bantul Benahi Data Jaminan Kesehatan, Bidik Kemiskinan Turun ke 9% pada 2026

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: