Bupati Sleman Tekankan Data sebagai Hulu Pembangunan saat Lantik Kepala Disdukcapil Baru

Bupati Sleman Tekankan Data sebagai Hulu Pembangunan saat Lantik Kepala Disdukcapil Baru

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, saat melantik Drs. Arifin, sebagai Kepala Disdukcapil Sleman dalam acara di lingkungan Pemkab Sleman.--Foto: HO (Humas Pemkab Sleman)

SLEMAN, diswayjogja.id – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Drs. Arifin, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman.

Pelantikan yang digelar pada Kamis (4/9/2025) di lingkungan Pemkab Sleman ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.3.3-2843 Tahun 2025. 

Acara tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menegaskan bahwa pelantikan pejabat baru tidak boleh dipandang sekadar formalitas. 

BACA JUGA : Layanan Dukcapil Paling Banyak Dikunjungi Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta

BACA JUGA : Disdukcapil Bantul Klaim Jumlah Masyarakat Manfaatkan Layanan Kependudukan Saat Pilkada 2024 Sangat Minim

Ia menyebut, peran Disdukcapil sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan data kependudukan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar prosesi administratif, namun diharapkan dapat mengakselerasi kualitas pelayanan Pemkab Sleman, khususnya Disdukcapil Kabupaten Sleman,” katanya

Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. 

Baginya, jabatan bukan hadiah, melainkan beban moral yang harus dijaga. 

“Jabatan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Saya berharap pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan loyalitas untuk kemajuan Sleman,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali bahwa Disdukcapil memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. 

Menurutnya, ketersediaan data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir menjadi pondasi berbagai kebijakan pemerintah. 

“Data kependudukan merupakan hulu dari berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik berbasis data,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait