Relokasi SDN Nglarang Tertunda, Warga Protes Proyek Tol dan Desak Bangunan Sekolah Layak
Suasana rapat diskusi antara stage holder dan wali murid SDN Nglarang di kantor Kalurahan Tlogoadi, Sleman, Senin (10/11/2025). Pertemuan membahas kendala relokasi sekolah akibat status lahan LSD dan LP2B serta langkah pembangunan gedung baru.--Foto: Kristiani Tandi Rani/diswayjogja.id
SLEMAN, diswayjogja.id - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nglarang di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Sleman, menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak pembangunan Tol Jogja-Solo.
Rencana relokasi sekolah ke Tegalsari, sekitar 300 meter dari lokasi eksisting, kini masih terkatung-katung.
Tanah pengganti yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lawah Sawah Dilindungi (LSD) membuat proses izin pembangunan tertunda.
Wali murid pun menolak adanya shelter sebagai pengganti gedung sekolah yang terdampak proyek, mereka menuntut bangunan baru agar anak-anak tetap nyaman belajar.
Para orang tua memenuhi kantor Kalurahan Tlogoadi untuk menggelar aksi sambil membawa baliho protes bertuliskan “Stop jadikan anak-anak kami tumbal proyek tol!!!”, “Jangan gusur sekolah kami sebelum kami mendapatkan gedung yang baru”, dan “Jangan ping pong kami”.
Dyah Ekawati, Pemimpin Proyek 2.2 Jasa Marga Jogja-Solo, menjelaskan kendala teknis yang dihadapi pihak pengelola proyek.
BACA JUGA : Rapat 15 Kali Tanpa Hasil Warga Tlogoadi Sebut Kami Hanya Ingin Sekolah untuk Anak Kami
BACA JUGA : Bus Sekolah Rakyat di Sleman, Membuka Jalan Akses Pendidikan Hingga Pelosok DIY
"Sedikit cerita di awal, pada 2024 kami sudah membuat desain untuk SDN Nglarang. Desain ini unik karena harus menyesuaikan dengan bentuk lahannya. Namun penyediaan tanah bukan berada di ranah kami. Kami menunggu informasi dari pemerintah desa mengenai tanah yang akan digunakan agar desain sekolah seimbang dan fungsional," katanya, Senin (10/11/2025).
Ia menambahkan, pertimbangan bentuk lahan penting agar fasilitas sekolah tidak terpisah-pisah.
“Misalnya, jika tanah berbentuk persegi panjang, desain sekolah tidak mungkin hanya ditempatkan di satu sisi saja, karena nanti lokasi kelas bisa berjauhan dengan fasilitas lainnya," ucapnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi kunci agar desain dan pembangunan gedung baru bisa terlaksana dengan baik.
“Hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan kami sebelum menyusun desain, sehingga kami perlu menunggu petunjuk dari pemerintah desa terkait titik tanah yang akan digunakan untuk relokasi," tuturnya.
Ia pun menjelaskan kronologi proses pembangunan yang sudah mereka jalankan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
