Skandal Hibah Pariwisata Rp10,9 Miliar, JCW Desak Kejari Sleman Bongkar Keterlibatan DPRD Tanpa Tebang Pilih

SLEMAN, diswayjogja.id - Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sleman periode sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang ditaksir merugikan negara hingga Rp10,9 miliar.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, mengatakan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu pihak saja. 

Ia menegaskan pentingnya transparansi dan keberanian aparat dalam mengusut kasus yang menyeret mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo (SP), tersebut.

“Harus ditelusuri dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sleman saat itu, termasuk juga apakah menerima aliran dana hibah pariwisata atau tidak,” katanya di Yogyakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, Kejari Sleman perlu membuka secara terang-benderang seluruh pihak yang diduga terlibat agar kepercayaan publik terhadap proses hukum dapat terjaga.

“Jika Kejari Sleman menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sleman saat itu dan ada aliran dana yang diterima, ya harus diproses hukum termasuk siapa pihak yang memberikan,” tegasnya.

BACA JUGA : Siaga Bencana Alam, Pemkab Brebes Gandeng Semua Unsur Petakan Titik Rawan

BACA JUGA : JCW Desak Kejari Sleman Bongkar Aktor Lain di Balik Korupsi Hibah Pariwisata 2020

Ia juga menilai mustahil kasus dugaan korupsi hibah pariwisata ini hanya melibatkan satu orang. Ia meminta kejaksaan tidak terburu-buru menutup kemungkinan adanya peran pihak lain di balik kasus tersebut.

“Sangat mustahil cuma melibatkan satu orang saja, dalam hal ini mantan Bupati Sleman. Jangan ujug-ujug langsung menyimpulkan pihak lain tidak terlibat, karena itu kesimpulan yang sangat prematur,” pungkasnya. 

Ia mengatakan penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di satu nama saja. Ia menekankan agar Kejari Sleman membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk oknum di legislatif maupun eksekutif, secara transparan dan tanpa pandang bulu.

"Butuh keberanian dan keseriusan bagi Kejari Sleman untuk membongkar skandal dugaan korupsi dana hibah pariwisata ini. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum,” ujarnya. 

Ia juga meminta agar pengawasan eksternal dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. 

BACA JUGA : Kejari Sleman Tegaskan Profesional Tangani Kasus Korupsi Hibah Pariwisata yang Menjerat Sri Purnomo

Sumber: