Bansos Digital Uji Coba di Banyuwangi, Ekonom UGM Ingatkan Tantangan Kesiapan Nasional

YOGYAKARTA, diswayjogja.id - Pemerintah berencana memulai program bantuan sosial (bansos) digital dengan lokasi uji coba pertama di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Program ini diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 14 triliun per tahun sekaligus meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai langkah digitalisasi bansos merupakan terobosan penting bagi sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Menurutnya, model distribusi digital mampu memperbaiki masalah klasik yang selama ini menghambat efektivitas penyaluran bantuan.

BACA JUGA : Daftar Layanan Bansos yang Akan Cair sebelum Lebaran 2025, Nominal Bisa sampai Rp700 Ribu Rupiah

BACA JUGA : Ringankan Beban, Dinas Sosial Kabupaten Tegal Gelontorkan Bansos Atensi Yatim Piatu

“Digitalisasi bansos merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).

Ia menjelaskan, penggunaan sistem digital akan meminimalisasi biaya birokrasi sekaligus menutup peluang kebocoran anggaran.

“Dengan digitalisasi, bantuan bisa disalurkan lebih cepat, jumlahnya tepat, dan lebih transparan,” ujarnya.

Namun, Ia mengingatkan bahwa program ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Pemerintah sebelumnya telah meluncurkan berbagai inisiatif serupa, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS/KKS) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Rencana pada 2025 ini diharapkan bisa menyempurnakan persoalan yang masih terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” jelasnya.

Meski demikian, pemilihan Banyuwangi sebagai daerah uji coba dianggap belum cukup mewakili kondisi nasional. Banyuwangi dinilai memiliki keunggulan infrastruktur digital dibandingkan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BACA JUGA : Safari Syawalan di Sleman, Sri Sultan Ajak Lurah dan Perangkat Desa Kawal Program Bansos JSLU

BACA JUGA : Jelang Pilkada 2024, Begini Strategi KPU DIY Cegah Politisasi Bansos

“Penunjukan Banyuwangi masuk akal, tetapi tidak bisa dianggap representasi seluruh Indonesia. Banyuwangi relatif punya infrastruktur digital lebih baik dibandingkan NTT, Papua, atau pedalaman Kalimantan,” ucapnya.

Dorong 4 Langkah Perkuat Bansos Digital

Ia menilai bahwa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital masyarakat miskin, serta akurasi data kependudukan menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak awal.

“Saya menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penyaluran bansos digital. Kesenjangan infrastruktur di wilayah 3T, keterbatasan literasi masyarakat, akurasi data, serta risiko eksklusi akibat otentikasi biometrik harus mendapat perhatian serius,” tuturnya.

Menurutnya, apabila hal-hal tersebut tidak diatasi, digitalisasi bansos justru bisa menimbulkan masalah baru bagi kelompok miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

“Tantangan ini harus diantisipasi agar digitalisasi bansos tidak justru menyulitkan masyarakat miskin,” imbuhnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Wisnu menekankan empat langkah penting yang perlu segera dipersiapkan pemerintah.

Pertama, mempercepat pemerataan infrastruktur internet, termasuk dukungan mode offline atau low-bandwidth di daerah terpencil.

“Kedua, perlu ada pendampingan masyarakat melalui agen lokal serta peningkatan literasi digital bagi kelompok penerima bantuan,” sebutnya.

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Bakal Kembangkan Pengolahan Sampah di Lahan Kosong Kotagede

BACA JUGA :  Siap Hadapi Potensi Bencana, 10 Sekolah di Kota Yogyakarta Dibekali Pelatihan Tangguh Bencana

Langkah ketiga, menurutnya, adalah integrasi data bansos lintas kementerian agar lebih akurat dan tidak tumpang tindih. Sementara itu, langkah keempat adalah memastikan transparansi publik.

“Transparansi bisa diwujudkan melalui dashboard real-time dan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat,” tambahnya.

Wisnu menambahkan, keberhasilan uji coba di Banyuwangi nantinya hanya bisa disebut berhasil jika mekanisme tersebut dapat diterapkan juga di wilayah lain, terutama daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

Pastikan Uji Coba Dimulai September 

Pemerintah akan memulai uji coba penyaluran bansos digital di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September.

Program ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi digital melalui GovTech Indonesia yang tengah dipersiapkan pemerintah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan uji coba di Banyuwangi akan menjadi langkah awal sebelum digitalisasi bansos diterapkan secara nasional.

“Digitalisasi bantuan sosial yang merupakan bagian dari program GovTech akan mulai uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan, uji coba ini penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur maupun mekanisme distribusi bantuan.

“Kalau pilot project berhasil, maka digitalisasi bansos akan dimulai pada 2026,” katanya.

Menurutnya, penerapan secara bertahap adalah strategi yang tepat agar pemerintah dapat melakukan perbaikan sebelum program diperluas.

“Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan kita launching secara nasional,” ucapnya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terus-menerus agar setiap kelemahan yang muncul bisa segera diantisipasi.

“Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini,” sebutnya.

Pemerintah berharap, melalui digitalisasi, penyaluran bansos akan lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.