APBD Merosot Tajam, Pemkab Sleman Akan Berlakukan Sistem Kerja dari Rumah, Masih Dalam Kajian

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Launching Program Cek Kesehatan Gratis, 18 Puskesmas yang Ada Siap Layani Masyarakat

BACA JUGA : Masih Dapat Berjalan, Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Penghematan Anggaran Pemerintah Kabupaten

Soal efisiensi, Pemerintah Kabupaten telah melakukan beberapa kali, demi menghemat anggaran.

Satu di antaranya untuk menyediakan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Anggaran yang disiapkan Pemkab Sleman senilai Rp 115 miliar untuk 12 bulan. 

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sleman, Tina Hastani sebelumnya mengatakan rasionalisasi anggaran dilakukan dengan memangkas anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 35 persen dari APBD.

Ia menyebut, pos anggaran yang terdampak signifikan adalah anggaran perjalanan dinas, pertemuan di hotel maupun kegiatan- kegiatan yang bisa ditunda. 

"Infrastruktur masih tetap ada, tapi tidak banyak. Perjalanan dinas juga tidak dihilangkan semuanya. (Disisakan) hanya yang mengharuskan kita ketugasan ke kementerian," ujar dia.

Pangkas Anggaran di Tiap Organisasi

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sleman, Tina Hastani sebelumnya mengatakan rasionalisasi anggaran dilakukan dengan memangkas anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 35 persen dari APBD. 

Ia menyebut, pos anggaran yang terdampak signifikan adalah anggaran perjalanan dinas, pertemuan di hotel maupun kegiatan- kegiatan yang bisa ditunda. 

"Infrastruktur masih tetap ada, tapi tidak banyak. Perjalanan dinas juga tidak dihilangkan semuanya. (Disisakan) hanya yang mengharuskan kita ketugasan ke kementerian," ujar dia.

BACA JUGA : Efisiensi Anggaran, Pemkot Yogyakarta Pastikan Tak Ganggu Anggaran Program Wajib dan Penting

BACA JUGA : Pemkot Yogyakarta Gelar Cek Kesehatan Gratis, Tangani Deteksi Dini Risiko Penyakit

Prinsip Utama Penerapan WFH

Beny menegaskan bahwa prinsip utama dalam penerapan WFH adalah tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"Jika WFH diterapkan, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Contohnya di rumah sakit Respira, RS Grhasia, dinas sosial yang berkaitan dengan lansia dan pelayanan sosial, serta DPMPTSP yang berhubungan langsung dengan publik. Semua itu harus tetap berjalan dengan baik," tegasnya.

Pemda DIY berencana mengatur jadwal kerja secara rotasi untuk memastikan efisiensi biaya operasional seperti penggunaan kendaraan dinas, listrik, dan langganan internet tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Sumber: jogja.tribunnews.com