Dana BKK Kalurahan di Wilayah DIY Dipangkas, Begini Reaksi Paguyuban Lurah Nayantaka

Dana alokasi BKK kalurahan di wilayah DIY kena pangkas--iStockphoto
Dana ini memungkinkan kalurahan mengembangkan sektor potensial dan meningkatkan pendapatan desa.
Namun, dengan adanya pemangkasan, akses terhadap dana tersebut menjadi lebih kompetitif. “Persaingan semakin ketat, jadi kami harus lebih cermat dalam mengajukan proposal,” tambahnya.
BACA JUGA : Kena Imbas Pembatalan Reservasi MICE, PHRI DIY Minta Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga
BACA JUGA : Menilik Dampak Inpres No.1/2025 Pada Industri Perhotelan dan Restoran di Bantul
Salah satu tantangan besar bagi kalurahan di DIY adalah bagaimana mencapai kemandirian finansial.
Gandang menekankan pentingnya pengelolaan danais agar tidak hanya digunakan untuk kegiatan seremonial, melainkan benar-benar dikembangkan agar mendukung kemandirian kelurahan.
“Jangan sampai seperti dulu, Danais hanya digunakan untuk kegiatan kesenian. Gubernur ingin agar danais bisa dikembangkan untuk mendukung kelurahan agar mandiri,” katanya.
Selama ini, setiap kalurahan di DIY menerima BKK Reformasi Birokrasi sebesar Rp100 juta per tahun. Dana ini digunakan untuk reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA : Inpres Pengetatan Anggaran Terbit, Danais Terdampak Pemotongan Sebesar Rp200 Miliar
BACA JUGA : Dengan Anggaran Rp8,3 Miliar, Ratusan Rumah Tidak Layak Huni di Sleman Bakal Direhabilitasi
Akan tetapi, dengan adanya pemangkasan anggaran, ada kekhawatiran jumlah ini tidak akan bertambah seperti yang diharapkan.
“Kami sebenarnya meminta Rp300 juta, tapi dengan pemotongan ini, mudah-mudahan minimal tetap Rp100 juta. Kalau berhasil, ke depan kami minta tambahan lagi,” ujar Gandang.
BKK Kalurahan ini digunakan untuk berbagai program, termasuk digitalisasi pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat layanan administrasi dengan sistem digital agar warga tidak perlu menunggu lama.
“Dulu warga bisa menunggu satu hingga dua jam, sekarang harus bisa lima menit selesai. Itu butuh sistem informasi kelurahan yang mumpuni,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: harianjogja.com