Tidak hanya Hukuman Penalti, Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Bantul Juga Masuk Daftar Hitam

Selain itu, untuk memastikan kinerja mereka optimal, Hermawan mengatakan Pemkab akan memberikan insentif tambahan. Tujuannya agar kinerja dari para eselon 3 yang memiliki sertifikat bisa lebih maksimal dalam kinerja.

“Kami juga meminta teman-teman untuk lebih berhati-hati terhadap rekanan yang berani mengajukan penawaran di bawah 80 persen. Kami minta lebih hati-hati, kalau bisa yang mengajukan penawaran mau mencapai 100 persen dari pagu yang disyaratkan,” ungkapnya.

BACA JUGA : Siap Digunakan Masyarakat, 10 Proyek Strategis Pemkot Jogja Tahun 2024 Sudah Rampung

BACA JUGA : Wisdom Park UGM, Proyek Berkelanjutan yang Jadi Spot Favorit Masyarakat Jogja

Sebelumnya, Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan telah memutus kontrak dari rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan awal Agrowisata Bukit Dermo. Alasannya rekanan tersebut bermasalah dan tidak bisa menyelesaikan pembangunan awal Agrowisata Bukit Dermo dengan menggunakan anggaran Rp5,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahkan, Agus menyebut rekanan tersebut juga diwajibkan membayar penalti senilai Rp1,05 miliar. “Karena tidak bisa menyelesaikan pembangunan, maka saat ini kondisi lahan Agrowisata Bukit Dermo di Nawungan, Selopamioro, Imgiri, Bantul terbengkalai,” jeasnya.

Menurut Agus, telah adanya putus kontrak, Pemkab selanjutnya akan menganalisis kondisi dari Agrowisata Bukit Dermo dan apa yang dilakukan ke depan. Sejauh ini Agus punya dua opsi untuk penyelesaian masalah tersebut.

Opsi pertama, di APBD 2025 Perubahan bisa dianggarkan untuk menyelesaikan pembangunan tahap pertama Agrowisata Bukit Dermo. Opsi kedua, tidak perlu menunggu APBD, bisa dengan undang investor untuk kerja sama operasional [KSO]. “Sebab, kemarin cukup banyak investor [Kidsfun, HeHa dan ada juga The Rich Hotel] yang sempat tertarik untuk bergabung,” papar Agus.

Sumber: harianjogja.com