Kualifikasi Pendidikan Tak Sesuai, 58 Formasi CPNS di Yogyakarta Tidak Terisi Sama Sekali

JOGJA, diswayjogja.id - Badan Kepegawaian Daerah DIY telah mengumumkan peserta lolos CPNS 2024, Rabu (8/1/2025). 

Dari 378 formasi yang dibuka, sebanyak 58 formasi tidak terisi. Kualifikasi yang ditetapkan dinilai menjadi penyebabnya.

Kepala BKD DIY, Amin Purwani, menjelaskan sebanyak 58 formasi yang kosong karena memang tidak ada pendaftarnya dari awal. 

“Formasi yang kosong 58, yakni pengelola barang terampil di sekolah dengan kualifikasi D3 manajemen aset,” ujarnya, Kamis (9/1/2025).

Kualifikasi Pendidikan yang Tidak Terpenuhi

Tidak adanya pendaftar pada formasi ini karena memang kualifikasi pendidikannya hanya ada di STAN. 

BACA JUGA : Wali Kota Yogyakarta Terpilih, Hasto: Saya akan Open House Seminggu Sekali

BACA JUGA : Yogyakarta Punya 333 Varietas Tanaman Pisang, Terlengkap dan Terawat di Indonesia

Adapun Prodi Manajemen Aset sebenarnya juga ada di UGM, namun tingkatnya D4. Maka formasi ini pun dibiarkan kosong. “Karena memang ga ada kualifikasi yang memenuhi,” ungkapnya.

Formasi yang kosong ini tersebar di sejumlah sekolah di kabupaten-kota. Selain ada formasi kosong, penerimaan CPNS 2024 ini juga tidak bisa mengisi semua kekosongan formasi yang ditinggalkan ASN karena pensiun, yang jumlahnya sekitar 400 orang.

“Strateginya optimalisasi tugas aja, karena memang tidak bisa diselesaikan sendiri. Untuk pemenuhan itu kita tidak bisa rekrutmen non-ASN. Jadi ya harus gimana caranya dalam bekerja efektif, efisien dengan SDM yang ada,” paparnya.

Pemberkasan Berkas CPNS

Setelah pengumuman Hasil Seleksi CPNS, tahap selanjutnya adalah pemberkasan yang dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan. 

Jika dalam tahap ini ada CPNS yang mengundurkan diri, maka posisinya akan digantikan peserta ranking di bawahnya. “Jadi ga harus rekrutmen lagi. Tapi jarang, biasanya masuk semua,” kata dia.

Ia menyarankan dalam tahap pemberkasan ini agar CPNS segera memenuhi semua persyaratannya. Hal ini untuk mengantisipasi kehabisan waktu lantaran harus mengantri ketika cek kesehatan. 

Untuk kesehatan yang bebas narkoba infonya pada antri. Seperti yang P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja] antri sampai satu minggu,” ungkapnya.

Sumber: harianjogja.com