Sudah 30 Sapi Mati Karena PMK, DPRD Bantul Dorong Penetapan KLB PMK

Joko memastikan sampai saat ini, DKPP belum menetapkan KLB atas wabah PMK yang terjadi di Bumi Projotamansari. Alasannya, DKPP masih akan melihat perkembangan dalam dua hari terakhir.

Tutup Pasar Hewan

“Jika terus meningkat, kami tutup keberadaan pasar hewan selam dua minggu. Ini sebagai upaya memutus persebaran PMK,” papar Joko.

BACA JUGA : Tiap Hari Kian Meningkat, Pemkab Gunungkidul Gencar Vaksinasi untuk Atasi Kasus PMK

BACA JUGA : DP3 Sleman Laksanakan Peningkatan Surveilans untuk Antisipasi PMK

Menurut Joko, sejauh ini DKPP belum melakukan penutupan pasar hewan. Sebab, jumlah kasus PMK yang ada, masih dinilai normal dan bisa dikendalikan.

Sejauh ini, Joko mengaku ada DKPP telah melakukan vaksinasi terhadap 274 sapi, disenfiksi di 48 kandang, dan pengobatan terhadap 101 ekor sapi.

“Kami juga mengajukan ke pemerintah pusat untuk vaksin, tapi belum ada, dan kapan akan diberikan kita tidak tahu,” jelasnya.

Begitu juga dengan kepastian dari pemerintah pusat mengenai ganti rugi bagi peternak yang sapinya mati akibat PMK.

BACA JUGA : Menko PMK Pratikno Ingatkan Lulusan Harus Jadi Insan Pembelajar Hadapi Era Perubahan

BACA JUGA : Upaya Berantas PMK, DPKH Gunungkidul Sebarkan 20 Ribu Lebih Dosis Vaksin ke Seluruh Wilayah Kabupaten

Joko menyebut sampai saat ini belum ada kejelasan apakah ada ganti rugi atau tidak. “Memang belum ada informasi soal ganti rugi bagi peternak,” jelas Joko.

Untuk mencegah banyaknya pedagang sapi yang curang dan membeli sapi dengan harga murah dari peternak, Joko mengimbau kepada para peternak untuk tidak panik dan menjual sapinya dengan harga murah kepada pedagang.

“Karena PMK bukan zoonosis dan bisa dikendalikan. Dengan adanya KIE [komunikasi, informasi dan edukasi] terkait PMK, harapan kami juga mengurangi adanya penjualan sapi dengan harga murah ke pedagang,” ucap Joko.

Sumber: harianjogja.com