Ditargetkan Turun 13 Persen, Pemkab Gunungkidul Naikkan Alokasi Anggaran Penanganan Stunting Hingga Rp3 Miliar
Pemkab Gunungkidul menaikkan alokasi anggaran di APBD 2025 untuk penanganan stunting hingga Rp3 miliar--iStockphoto
JOGJA, diswayjogja.id - Pemkab Gunungkidul menaikkan alokasi anggaran di APBD 2025 untuk penanganan stunting hingga Rp 3 miliar.
Naiknya alokasi anggaran tersebut Pemkab harapkan dapat menurunkan angka stunting hingga 13%.
Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan sumber pendanaan penanganan stunting terbagi menjadi dua, APBD dan non-APBD.
Pada APBD 2024 Pemkab mengalokasikan Rp 42,6 miliar dan 2025 sebesar Rp 45,6 miliar. Ada kenaikan Rp 3 miliar.
BACA JUGA : Atasi Stunting Hingga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional Minta DIY Sukseskan Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA : Dinkes Bantul Catat Angka Prevalensi Stunting Alami Peningkatan 0,27 Persen di Agustus 2024
Adapun sumber non-APBD mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Dana Keistimewaan 2024 sebesar Rp 10,6 miliar dan 2025 sebesar Rp 12,8 miliar. Ada kenaikan Rp 2,2 miliar.
Dengan begitu total alokasi penanganan stunting di Gunungkidul pada 2024 mencapai Rp 53,2 miliar dan 2025 menyentuh Rp 58,5 miliar.
Dari alokasi tersebut, Pemkab menargetkan angka stunting turun di angka 13% pada 2025. Adapun angka stunting sejak 2021 hingga 2024 secara berurutan, yaitu 20,6%; 23,5%; 22,2%; dan 14,37%.
Disinggung ihwal proyeksi stunting tahun depan dengan mempertimbangkan dampak program makan bergizi gratis, Arif mengaku belum dapat menyampaikannya. Dia masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.
BACA JUGA : Kasus Stunting Meningkat di Bantul, Dinas Kesehatan Sebut Penyebabnya Sangat Kompleks
BACA JUGA : Percepat Penurunan Stunting, Wakil Gubernur DIY Ajak Jajarannya Gunakan Bahasa Membumi
“Kami harap angka stunting turun menjadi 13% tahun depan dengan keterlibatkan semua stakeholder alam aksi konvergensi dan inovasi baik melalui dukungan alokasi anggaran dari APBD, APBD DIY, APBN maupun sumber pembiayaan nonpemerintah untuk intervensi sensitif, intervensi spesifik, maupun koordinatif,” kata Arif dihubungi, Kamis (19/12/2024).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan salah satu hal paling penting dalam upaya penurunan angka stunting adalah pemantauan hasil penimbangan bayi setiap bulan di setiap wilayah Posyandu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: harianjogja.com